Masyarakat Pinggiran Kota Merauke Ditengah Himpitan Ekonomi dan Pandemi

Yosafat Gebze / Mahasiswa
Yosafat Gebze / Mahasiswa

MENAKAR WAJAH KEPEMIMPINAN, PERPOLITIKAN DAN BIROKRASI DISEPUTAR MARKAS AVENGERS

 Markas Avengers merupakan simbol kemegahan sekaligus menjadi salah satu icon dari kota yang secara geografis berada pada ujung timur Indonesia, yaitu Kabupaten Merauke. Disamping itu, terdapat beragam bagunan yang mengelilinginya, salah satu diantaranya adalah Kantor Bupati yang tepat berhadapan secara langsung. Berdasarkan administratif pemerintahan Kabupaten Merauke berada dalam cakupan wilayah Provinsi Papua yang sementara dicanangkan akan menjadi episentrum Daerah Otonomi Baru (DOB) bersama beberapa kabupaten di selatan papua.

Masyarakat di Kabupaten Merauke saat ini mempunyai komposisi penduduk yang heterogen, ada berbagai macam suku, budaya, bahasa, status sosial, ekonomi, dan sebagainya yang berasal dari dalam papua maupun luar papua. Situasi ini tentunya bisa menguntungkan dan bisa tidak. Menguntungkan apabila dikelola dengan baik, dan tidak menguntungkan apabila tidak dikelola dengan baik pada taraf pengambil kebijakan. Ada berbagai kepentingan yang itu lahir dari masyarakat tersebut sehingga harus diresapi (input) kemudian dibahas dan disepakati (proses) yang selanjutnya melahirkan kebijakan-kebijakan untuk dipraktekan (output). 

Berdasarkan pola kehidupan, ada masyarakat yang hidup di pusat kota dan pinggiran kota Merauke. Masyarakat yang hidup di pinggiran kota dominan mempunyai status ekonomi yang lemah, apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki sarana produksi seperti tanah untuk bercocok tanam guna memenuhi asupan gizi pada masa pandemi saat ini yang juga belum berakhir bahkan cenderung meningkat sehingga membatasi ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup melalui kebijakan PPKM. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah yang melahirkan pekerjaan rumah lainnya untuk segera dituntaskan oleh pemerintah pada takaran action of strategy

Misalnya di seputar daerah Pintu Air, Gudang Arang, Transito dan sekitarnya yang juga merupakan daerah-daerah basis orang papua yang biasa menjual tenaga produktifnya dengan menjadi buruh di pelabuhan untuk mendapatkan upah demi menjawab kebutuhan dan melangsungkan kehidupan. Kita tahu secara bersama bahwa aktivitas buruh di pelabuhan merupakan penggerak ekonomi daerah. Tentunya hal ini bila diperhadapkan dengan situasi pandemi, maka muncul sejumlah persoalan, beberapa diantaranya adalah bila terus bekerja tanpa protokol kesehatan yang baik berpotensi terjangkit covid-19, dan apabila diberhentikan sementara aktivitas buruh di pelabuhan maka dapat membuat ekonomi buruh terganggu sekaligus ekonomi daerah juga terganggu karena distribusi barang terhambat. Hal ini mengakibatkan masyarakat terperangkap dalam himpitan ekonomi dan pandemi. 

Sehingga ada beberapa tawaran solusi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, yang pertama adalah pemerintah memperketat protokol kesehatan di kalangan buruh yang bekerja di Pelabuhan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan cara memberikan bantuan berupa masker dan hand sanitizer secara berkala serta menggerakan buruh untuk hindari kerumunan setelah selesai bekerja. Kemudian, yang kedua adalah pemerintah mendeteksi masyarakat di pinggiran Kota Merauke yang mempunyai sarana produksi (tanah) untuk memberikan bantuan berupa bibit sayur organik di samping bantuan lainnya seperti beras, dan lain-lain, oleh pemerintah yang telah dilakukan. 

Menjadi penting selain menciptakan ketahanan pangan, dapat juga dikonsumsi sebagai asupan gizi pada masa pandemi, bahkan bila perlu hasil yang nantinya diperoleh dapat dibeli oleh instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Merauke, sehingga masyarakat di pinggiran kota dapat memperoleh penghasilan. Selalu ada hubungan timbal balik di antara masyarakat. Hubungan inilah yang menjadi dasar dari pada politik.

Akhirnya, Kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat di pinggiran Kota Merauke itu didukung oleh sistem pemerintahan. Maksudnya adalah seluruh kebijakan pemerintah yang diterima akan direspon oleh masyarakat. Jika kebijakan atau keputusan pemerintah responsif dan aspiratif terhadap masyarakat sesuai dengan tuntutan mereka, maka masyarakat akan mendukung keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, sebaliknya jika keputusan dan kebijakan pemerintah dianggap tidak cukup aspiratif dalam memenuhi tuntutan-tuntutan mereka maka masyarakat akan memberikan feed back (umpan balik/tanggapan/koreksi) dalam bentuk tuntutan-tuntutan baru. Begitulah kira-kira sistem pemerintahan yang juga merupakan bagian integral dari sistem politik bekerja. Dengan demikian, sistem politik dikatakan mempunyai kinerja yang baik, tentu saja dengan memproses input menjadi output sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat di pinggiran Kota Merauke.

 

Penulis Adalah Yosafat Gebze, Seorang Mahasiswa yang sedang menjalankan study di Universitas Khairun, Ternate.