Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ikut berkomentar soal status operasi pencarian Kapten Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
- Pasangan Kenius Kogoya--Nursalim Ar Rozy Jalani Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan
- Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda
- KPK Menyambut Baik Inisiatif JMSI, ikut Kampanyekan Pemberantasan Korupsi di Tanah Air.
Baca Juga
Di mana operasi penanganan KKB di Nduga, Papua dinaikkan dari soft approach menjadi siaga tempur.
Pigai mengkhawatirkan bila operasi ini dijalankan akan menambah banyak korban yang berasal dari masyarakat asli Papua.
"@jokowi 5 kali perintah lebih dari siaga tempur “Operasi Militer”. Deploy TNI skala besar hanya rakyat dibunuh bukan TPN/OPM, artinya pembasmian ras Papua," tulis Pigai dalam akun instagram @NataliusPigai2 yang dikutip redaksi, Selasa (18/4).
Lebih lanjut, Pigai menyebut kekhawatiran akan adanya korban berjatuhan bisa diminimalisir bila pemerintah membuka ruang dialog untuk menuju perdamaian.
"Rakyat Papua tidak takut istilah sampah itu. Buka dialog damai," tegas Pigai.
Adapun alasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status siaga tempur di Kabupaten Nduga menyusul serangan KKB yang menewaskan 1 prajurit, 4 orang luka tembak, serta lima orang dengan status belum terkonfirmasi.
"Dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur," kata Laksamana Yudo saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Selasa (18/4).
Status operasi di Nduga, Papua ini sama dengan yang diterapkan di Natuna. Bedanya, Papua berstatus siaga tempur darat, sedangkan Natuna siaga tempur laut.
"Kita tingkatkan menjadi siaga tempur sehingga naluri tempurnya (prajurit) terbangun untuk itu," lanjut Laksamana Yudo.
- DPR Papua Desak Pemerintah Pusat Dan DPR RI Segera Revisi UU Pemilu.
- Kesepian Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Masih Temukan Kendala Pada Biaya Pendistribusian Logistik
- PKS Rekomendasikan JBR Sebagai Calon Walikota Jayapura, Pilkada 2024
