Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong mengelar Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 di Aula Raja Ampat Kanwil DJBC Khusus Papua, Selasa 29 Agustus 2023 kemarin.
- Siap Tandingi Dominasi Apple dan Samsung, OnePlus 12 Mulai Tersedia untuk Pasar Global
- Gubernur BI Resmi Melantik 39 Orang Pimpinan Kantor Pusat dan Perwakilan BI yang Baru
- Ketua HIPPAM Menyayangkan Penutupan Pasar Wamanggu Dilakukan Tanpa Ada Koordinasi
Baca Juga
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua, setelah sebelumnya KPPN Sorong melaksanakan kegiatan serupa pada bulan Maret 2023.
Dalam sosialisasi ini, materi disampaikan oleh empat orang narasumber dari KPPN Sorong yaitu Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sorong, Yovi Irawan, Kepala Seksi Bank KPPN Sorong, Hasbi Jusuma Leo, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Sorong, Ihsan Kurniawan dan Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Musmulyadi.
Keempat narasumber kemudian menyampaikan materi yang sesuai dengan bidang tugasnya yang meliputi, Ketentuan pelaksanaan anggaran sesuai PMK 62 Tahun 2023, Gerakan Zero Retur, Implementasi TTE Tersertifikasi, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Anggaran.
Satuan Kerja Semester I Tahun 2023, Ihsan Kurniawan menyampaikan bahwa pelayanan di KPPN Sorong bukan gratis melainkan layanan dengan tarif 0 rupiah.
“ Semua layanan yang diberikan oleh KPPN Sorong bukanlah layanan gratis namun merupakan layanan dengan tarif 0 rupiah,” kata Ihsan Kurniawan, melalui rilisnya, Rabu 30 Agustus 2023.
Menurutnya, Hal ini dikarenakan KPPN Sorong mengharapkan dengan layanan yang diberikan, sebagai timbal baliknya satuan kerja dapat memberikan kinerja terbaik dalam mengelola pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengabdian dalam pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara itu, Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Budi Hartadi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja mitra kerja KPPN Sorong tentang pentingnya pemahaman atas regulasi terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Dalam sosialisasi ini, Kata Budi Hartadi, materi utama yang disampaikan adalah terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
“ Peraturan ini kemudian menjadi dasar atas pelaksanaan anggaran yang perlu untuk disosialisasikan dan dipahami oleh semua satuan kerja,” kata Budi Hartadi.
Lebih lanjut Budi Hartadi menyampaikan bahwa KPPN Sorong secara berkala terus melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja.
Dari hasil evaluasi tersebut, Kata Budi Hartadi diketahui masih terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan anggaran yang masih dapat dioptimalkan. Baik dari sisi perencanaan, pengelolaan hingga ke pelaporan atas pelaksanaan anggaran tersebut.
Menurutnya, Salah satu yang menjadi poin evaluasi adalah terjadinya retur atau pengembalian dalam pembayaran anggaran pada satuan kerja.
Terjadinya retur tersebut menjadi masalah yang perlu untuk diatasi, mengingat hal dapat memperlambat proses penyerapan anggaran serta keterlambatan atas pembayaran tagihan kepada pihak yang berhak.
“ Untuk mengurangi terjadinya retur di kemudian hari, maka KPPN Sorong mencanangkan gerakan Zero Retur yang akan terus disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja,” jelas Budi Hartadi.
Selanjutnya, kata Budi Hartadi, terkait perkembangan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan anggaran. Dalam perkembangannya, pelaksanana anggaran ke depan akan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada seluruh satuan kerja.
“ Sistem ini fektif mulai 1 September 2023, maka pengajuan dokumen tagihan dalam pelaksanaan anggaran harus sudah menggunakan TTE Tersertifikasi dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah,” kata Budi Hartadi. 
- Ketua HIPPAM Menyayangkan Penutupan Pasar Wamanggu Dilakukan Tanpa Ada Koordinasi
- MENGENAL TEPUNG SAGU KELOMPOK TANI SAGU KAMPUNG AIWAT DAN KAMPUNG SUBUR
- Kondisi Realisasi APBN Sampai 29 Februari 2024 khusus di Papua Barat Daya
