Pada konteks pemilihan, peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dianggap penting dalam menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bahwa anggota TPD memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan tetap netral dalam konteks politik.
- MRP Papua Barat Daya Bakal Laporkan KPU ke Bawaslu
- Separatis Papua Tewaskan 8 Pekerja Palapa Ring Timur, Nuning Kertopati Minta Segera Dilakukan Dialog
- MRP Provinsi Papua Selatan Resmi Beri Persetujuan Orang Asli Papua Kepada Yusak Yaluwo
Baca Juga
TPD, yang bertindak sebagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beroperasi di tingkat provinsi. Namun, dalam pengumuman 76 calon anggota TPD oleh DKPP RI, ada keraguan terkait kelayakan salah satu calon anggota TPD yang berasal dari unsur masyarakat.
Calon tersebut diduga tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 8 Huruf (e) Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota TPD tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik, paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun sebelum penunjukan.
Isu ini diangkat oleh Pemerhati Demokrasi Papua Selatan, Muhammad Syahril. Ia mencurigai bahwa calon anggota TPD di Provinsi Papua Selatan dengan inisial "BK" pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD dapil 1 Kabupaten Merauke dari partai Gerindra dalam Pemilu 2019.
Penunjukan "BK" sebagai calon anggota TPD di Provinsi Papua Selatan dinilai melanggar ketentuan Pasal 8 Huruf (e) Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 yang melarang anggota TPD memiliki afiliasi partai politik, paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun sebelum penunjukkan.
Muhammad Syahril menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DKPP. Langkah tersebut mencakup pengiriman email dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa "BK" memang terlibat sebagai calon legislatif pada tahun 2019.
"Dengan langkah ini, kami berharap DKPP RI akan memeriksa ulang nama-nama calon TPD yang telah diumumkan, dan memastikan bahwa seluruh calon mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan," tegas Muhammad Syahril.
- Jalin Koalisi, PDIP Bakal Dekati Hanura
- MRPS Beri Penjelasan Resmi Hasil Penetapan Status OAP Bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- Begini Mekanisme Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada