Pada konteks pemilihan, peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dianggap penting dalam menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bahwa anggota TPD memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan tetap netral dalam konteks politik.
- Rakor KPU Papua Selatan Bahas Penggunaan Anggaran dan Transparansi Laporan Keuangan
- Pemekaran Tiga Provinsi di Papua, Ini Harapan Menkeu Sri Mulyani
- Lomba Qosidah Dan Halal Bi Halal Se Kota Jayapura, Syamsir Husein: Puncak Rangkaian Safari Ramadhan Partai Golkar Kota Jayapura
Baca Juga
TPD, yang bertindak sebagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beroperasi di tingkat provinsi. Namun, dalam pengumuman 76 calon anggota TPD oleh DKPP RI, ada keraguan terkait kelayakan salah satu calon anggota TPD yang berasal dari unsur masyarakat.
Calon tersebut diduga tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 8 Huruf (e) Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota TPD tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik, paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun sebelum penunjukan.
Isu ini diangkat oleh Pemerhati Demokrasi Papua Selatan, Muhammad Syahril. Ia mencurigai bahwa calon anggota TPD di Provinsi Papua Selatan dengan inisial "BK" pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD dapil 1 Kabupaten Merauke dari partai Gerindra dalam Pemilu 2019.
Penunjukan "BK" sebagai calon anggota TPD di Provinsi Papua Selatan dinilai melanggar ketentuan Pasal 8 Huruf (e) Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 yang melarang anggota TPD memiliki afiliasi partai politik, paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun sebelum penunjukkan.
Muhammad Syahril menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DKPP. Langkah tersebut mencakup pengiriman email dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa "BK" memang terlibat sebagai calon legislatif pada tahun 2019.
"Dengan langkah ini, kami berharap DKPP RI akan memeriksa ulang nama-nama calon TPD yang telah diumumkan, dan memastikan bahwa seluruh calon mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan," tegas Muhammad Syahril.
- RUU DOB Papua Disahkan, Polri Bakal Bentuk 3 Polda Baru di Papua
- Kehangatan Solidaritas vs Realitas Penyiksaan di Papua: Perjuangan Melawan Kekerasan
- Puan Maharani Lantik Anggota PAW dari Nasdem dan Demokrat
