Dengan melihat penyatuan DPD KNPI Kota Jayapura yang di jembatani oleh Pemda kota Jayapura mengundang OKP Cipayung untuk melihat dua kubu kepengurusan KNPI dari pihak Bung Albertho G Wanimbo dan Bung Amin Ngabalin, kami anggap cacat administrasi.
- Kehangatan Solidaritas vs Realitas Penyiksaan di Papua: Perjuangan Melawan Kekerasan
- Ketua KPUD Boven Digoel Bantah Pihaknya Tidak Berikan Salinan Hasil Rekapitulasi ke Saksi Parpol
- Rumah Aspirasi Sulaeman Hamzah, Berikan 50 Sak Semen untuk Gereja Reformasi di Boven Digoel
Baca Juga
Hal itu di ungkapkan Pimpinan OKP Otniel Deda kepada wartawan di kota Jayapura, Jumat (18/3).
Dengan bertujuan penyatuan, untuk gelar Rapimpurda dan Musda KNPI kota Jayapura, dimana mengalami kevakuman suda 10 Tahun akibat dari dualisme dan adanya faktor politik, sehingga mengakibatkan organisasi pemuda KNPI carateker ganti carateker, belum juga musda untuk mendapatkan ketua KNPI definitif.
Dalam pertemuan pemda bersama OKP cipayung dan dua kepengurusan KNPI kota Jayapura telah memilih dan menentukan panitia SC dan OC Rapimpurda dan Musda KNPI Kota Jayapura
Menurut OD, "kami lihat tidak tepat forum pemerintah mengundang KNPI menetapkan kepanitian SC dan OC Rapimpurda sebab disini bukan forum KNPI. dimana pembentukan panitia Rapimpurda dan Musda hanya bisa di lakukan oleh pengurus KNPI aktif dengan mengundang pengurus harian dengan agenda rapat pleno penetapan Panitia OC dan SC Rapimpurda dan Musda,"
OD membeberkan langkah yang benar seharusnya OKP, KNPI Kota dan Pemda kota jayapura, untuk menyarankan kepada dualisme kepengurusan agar dapat membentuk rapat pleno di internal masing dan bisa jumpa lagi bersama dalam rapat.untuk gabungkan kepanitian bersama dengan melihat aturan main dan atas se izin dari pimpinan provinsi dua kepengurusan.
Dimana DPP sedang mempersiapkan kongres penyatuan, kami sedang menunggu ini perlu di lakukan agar bisa melihat format legalitas dari semua tahapan dan ending dari Musda. Agar Ketua terpilih adanya jaminan siapa yg mengesahkan nanti.
Keganjalan dalam pemilihan ketua SC dan OC, menurut OD adanya nama nama yg tidak ada dalam SK kepengurusan, ini suda melangkahi aturan organisasi. Yang mana kepanitian SC dan OC adalah pengurus aktif KNPI minimal pengurus harian.
Di temukan dalam SK ketua SC atas nama Bung Aziz sama skali namanya tidak ada dalam SK kepengurusan KNPI dan anggota SC lainya sehingga.
"Menurut kami sudah salah dari semua tahapan yg dilaksanakan, akan berdampak pelanggaran adminitrasi sebab dokumen SK serta surat dan pimpinan sidang nantinya di pimpin oleh SC dan OC yg dimana namanya bukan pengurus aktif KNPI saat ini," ungkap Otniel Deda
Sehingga saran kami kepada OKP, Calon dan pengurus KNPI kota dua kubu untuk meninjau ulang semua tahapan Rapimpurda Yang akan di laksanakan pada Senin 21 Maret 2022 dengan baik agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan apa yg menjadi harapan dua kubu bersama pemerintah ,OKP dan pemuda sendiri.
Sehingga disini kami sebagai pimpinan OKP dan mantan waket 1 DPD KNPI Papua belum melihat adanya format penyatuan yang bisa menjamin pemda berpihak kepada siapa. maka perlu dilihat kembali aturan main dalam menyatukan dua kubu KNPI Kota Jayapura.
Pemda Kota harus melihat kembali legalitas dari dua kepengurusan yang sah agar ada jaminan bagi OKP dan Calon terpilih nantinya serta pemerintah sendiri sebagai pengguna SK dalam membantu dana hibah bagi KNPI sendiri.
OD juga menyampaikan kepada pemerintah kota jayapura bahwa kepengurusan kami di bahwa kepimpinan bung AGW pengurus yang sah di akui oleh pemerintah provinsi papua, dimana Musda XV DPD KNPI papua di Hotel Aston Jayapura sambutan walikota jayapura di baca oleh asisten 1 pemda kota jayapura, kami beri apresiasi serta yakin bahwa pemda suda bisa liat kepengurusan kami yang memiliki legalitas organisasi yang sah.
Semua giat giat di tingkat forkopimda kepengurusan AGW yang slalu di undang oleh instansi pemerintah baik Polri, TNI dan BUMN, sehingga dalam penyatuan yang diprakarsai oleh pemda kota ini langkah yg baik namun tidak bisa dipersatukan sebab kepengurusan kami di bahwa bung AGW, kepengurusan yang memiliki legalitas yang sah dan tidak ada masalah dengan kepengurusan yang mengatasnamakan KNPI di Tanah papua.
Sebab kepengurusan KNPI di Kabupaten/kota saat ini di bantu oleh pemerintah provinsi , pemerintah 29 kabupaten/kota DPD II se tanah papua adalah kepengurusan yang di SK kan oleh bung Albert G wanimbo .
Dengan melihat format penyatuan yang tidak berjalan sesuai aturan main serta tidak melibatkan dan berkordinasi dengan pimpinan kami bung AGW maka ending dari penyatuan usai rapimpurda dan musda suda bisa kami prediksi bahwa kiblat pemerintah akan mengarah ke kepengurusan amin ngabalin DPD KNPI Papua dan DPP haris pratama.
Maka kami sampaikan kepada OKP yang berada di kepengurusan AGW yang menetapkan AGW kembali terpilih sebagai ketua DPD KNPI Papua periode 2022 _2025 untuk menarik diri dalam musda penyatuan tersebut.
"Dalam tahapan penyatuan kami akan ajak OKP/OKPI lainya lagi dalam proses penyatuan, Jika versi AGW tidak di akui oleh pemerintah kota, maka hak secara organisasi sesuai perintah AD/ART KNPI maka Rapimpurda dan musda di kepengurusan AGW menurut saya akan di lakukan lagi sesuai dengan perintah organisasi," beber OD
OD juga berikan apresiasi kepada kabupaten Yapen melalui kesbangpol, lewat dualisme KNPI Bupati berpihak ke AGW dengan melihat legalitas organisasi yang jelas, begitupun di kabupaten boven Digul maka akan di gelar Rapimpurda dan Musda.
"Sehingga dengan dinamika KNPI saat ini dimana kepengurusan kami AGW yang sah maka kami akan tetap bertahan dengan menjalan roda organisasi serta konsolidasi di kab/kota sesuai dengan amanah dan perintah organisasi,"
"Maka, Apabila dualisme disatukan dalam musda bersama tidak berjalan sesuai dengan keinginan bersama maka saya yakin akan di mentahkan ulang lagi dan disini siapa yg akan di salahkan nanti apabila musda ulang akan di lakukan lagi, sehingga kami sarankan ke pemerintah kota untuk bijak mengambil keputusan agar tidak terjadi perpecahan kembali dan kisruh dualisme KNPI di kota jayapura," Pungkas OD 
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menggelar serangkaian festival dalam rangka memperingati HUT ke-49. Salah satunya adalah festival kuliner pendamping beras.
- Nasdem Bidik Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Masuk Bursa Pilpres 2024
- Firli Bahuri: Kontrol Menjauhkan Institusi Politik dari Orang Korup
