Pemerintah harus mengambil sikap dan mengusut lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan laporan kepada pihak Amerika Serikat yang menyoal tuduhan pelanggaran hak asaso manusia di aplikasi Pedulilindungi milik Indonesia.
- Bawa Bukti Baru dari BPK Papua, KPK Diminta Beri Atensi Khusus Usut Dugaan Korupsi di Kabupaten Supiori
- Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya (AMT-RAYA) Mendukung "IRJEN.POL. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si" Sebagai Kapolda Metro Jaya
- KPUD Boven Digoel: Parpol Harus Pastikan Konstituennya Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pilkada 2024
Baca Juga
Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Adhiya Muzakki mengatakan, pengustan itu perlu dilakukan bersama antara Kemenkopolhukam, Kemendagri, dan Kemenlu Indonesia.
"Kemenkopolhukam, Kemendagri, dan Kemenlu harus mengusut tuntas LSM yang memberikan laporan kepada AS terkait laporan pelanggaran HAM di aplikasi Pedulilindungi," ujar Adhiya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/4).
Adhiya menambahkan, LSM semacam itu patut dipertanyakan dasar dan sumber dananya, yang mungkin berkaitan dengan mengapa mereka memberikan laporan tersebut. Hal ini juga mengingat banyak LSM yang tidak transparan dalam melaporkan sumber dananya.
"LSM harus transparan soal sumber dana asing yang mereka peroleh. Jangan sampai dana asing tersebut malah digunakan untuk kepentingan asing memporakporandakan Indonesia," ketusnya. Dilansir dari Kantor Berita RMOL.
Dalam hal ini, Adhiya juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka data dana aliran asing yang masuk ke LSM di Indonesia.
"Kami meminta PPATK untuk membuka data dana aliran asing yang masuk ke LSM. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban LSM ke masyarakat," katanya.
Soal aplikasi PeduliLindungi, lanjutnya, keberadaan aplikasi tersebut sangat membantu dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat lebih bisa berperan aktif dalam mencegah penyebaran kasus Covid-19.
"Aplikasi PeduliLindungi turut berperan aktif dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Di mana letak pelanggaran HAMnya?" pungkasnya.
- Gelar Konsuldasi, PDI Perjuangan Maybrat Siap Menangkan Elisa Kambu
- Pukul Bedug Takbiran di JIS, Anies: Dari Jakarta, jadi Syiar Islam ke Seluruh Dunia
- Total 101 Kepala Daerah Akhir Masa Jabatannya Tahun 2022, Provinsi Papua terdapat 11 Kabupaten/Kota
