Tokoh Agama Meminta Masyarakat Papua Tidak Terprovokasi Atas Proses Hukum LE Yang Dilakukan Oleh KPK

Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda/ist
Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda/ist

Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK, sebagai tersangka dugaan gratifikasi Rp 1 miliar hingga terjadi aksi anarkis para pendukungnya mendapat sorotan tokoh agama di Papua.


Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda meminta seluruh masyarakat Papua tidak terprovokasi atas upaya hukum yang dilakukan oleh KPK. 

"Saya himbau kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua, jangan terprovokasi atas upaya hukum terhadap bapak Lukas Enembe oleh KPK. Biarkan Beliau menjalani proses hukum yang berlaku dan sedang berjalan," ucap Pdt. Yones, keterangan yang diterima media, Jumat (13/1).

Adanya salah satu korban yang tertembak saat Pembubaran Aksi Massa Lukas Enembe di Bandara Sentani,  Menurutnya tidak lepas dari adanya provokasi yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab untuk menciptakan kekacauan. Pdt. Yones Wenda, meminta masyarakat Papua agar menjaga keamanan dan kedamaian, tanpa melakukan aksi-aksi yang malah merugikan. 

"Sekali lagi, biarkan Beliau menjalani proses hukumnya, kita semua Orang Asli Papua yang lahir di Tanah Papua saya himbau untuk tetap tenang dan menjaga keamanan dan kedamaian," pintanya.

 Pihaknya juga meminta KPK tidak pandang bulu, bersikap tegas kepada siapapun yang melakukan praktek korupsi. Karena sejatinya, korupsi malah menyengsarakan masyarakat Papua sendiri.

 "Kami tokoh agama Papua, memohon kepada KPK agar para pejabat Papua baik kepala daerah Kabupaten/Kota maupun kepala kampung yang melakukan korupsi, harus di proses hukum,"tegasnya. 

Dia mengatakan, korupsi membuat masyarakat terlunta-lunta karena dana harusnya bisa digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM. 

"Ini malah dikorupsi, sehingga masyarakat menderita dan pembangunan tidak berjalan baik, kesejahteraan masyarakat juga tidak membaik. Dana itu harusnya bisa digunakan untuk mengubah kondisi itu, bukan malah dikorupsi,"katanya.

 Pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi di Papua. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus menyampaikan pesan kamtibmas kepada seluruh masyarakat Papua.