Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat, Rajiv mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).
- Akademisi: Beberapa Wilayah di Indonesia yang diberikan Status OTSUS, memiliki Kewenangan Diskriminasi Positif
- Bawaslu Papua Selatan Endus Dugaan Kuat Kesalahan KPU dalam Penetapan 11 TPS Khusus Di Distrik Jair Boven Digoel
- Pemerintah Kabupaten Mappi Selesaikan Pembangunan Fasilitas Publik Tahun 2022
Baca Juga
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sedianya Rajiv selaku swasta yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Timnas Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Amin ini diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (26/1).
"Rajiv (swasta), saksi tidak hadir dan konfirmasi untuk dijadwal ulang kembali besok Selasa (30/1)" kata Ali kepada wartawan, Senin siang (29/1).
Selain itu, kata Ali, seorang saksi lainnya juga tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik, yakni Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.
"Saksi (Arief) tidak hadir dan konfirmasi untuk penjadwalan ulang," pungkas Ali.
Pada Rabu 11 Oktober 2023 dan Jumat 13 Oktober 2023, KPK telah menahan tiga tersangka, yakni Kasdi Subagyono (KS) selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, SYL selaku Mentan periode 2019-2023, serta Muhammad Hatta (MH) selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan.
Khusus untuk SYL, KPK juga menjeratnya dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dari sidang praperadilan yang diajukan SYL, KPK membeberkan sumber penerimaan uang gratifikasi sekitar Rp13,9 miliar dari para ASN di Kementan dengan ancaman akan dimutasi dari jabatannya jika tidak memberikan setoran uang sekitar 4 ribu dolar AS hingga 10 ribu dolar AS setiap bulannya.
- Akademisi: Beberapa Wilayah di Indonesia yang diberikan Status OTSUS, memiliki Kewenangan Diskriminasi Positif
- Bawaslu Papua Selatan Endus Dugaan Kuat Kesalahan KPU dalam Penetapan 11 TPS Khusus Di Distrik Jair Boven Digoel
- Pemerintah Kabupaten Mappi Selesaikan Pembangunan Fasilitas Publik Tahun 2022
