Warga jalan Gang Hindun Merauke melakukan protes terkait pemakaman salah satu warga yang di makamkan oleh pihak keluarga di perkarangan rumah pada Jalan Gang Hindun RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mandala.
- Sensus Penduduk 2020 BPS : Penduduk Papua Didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z
- Asisten I Membuka Bimtek Tim Penilai Internal yang Digelar BPS Boven Digoel
- Penghargaan Internasional untuk Ny. Stefanie Gomar sebagai Pionir Penanggulangan Stunting
Baca Juga
Menurut Kasim selaku ketua RT. 06 kelurahan Mandala, bahwa sebelum proses pemakaman dilakukan pihak keluarga sempat melaporkan dan meminta izin terkait pemakaman, namun dirinya menyarankan agar sebaiknya hal tersebut diputuskan secara bersama-sama dengan seluruh warga.
"Karena waktu itu saya belum tahu tentang adanya perda olehnya itu saya sarankan untuk ke Lurah, dan setelah pihak keluarga ke Lurah pihak keluarga memberitahukan bahwa mereka sudah diizinkan oleh RT dan sudah diizinkan oleh masyarakat, tetangga di samping kiri dan kanan." Ucapnya
Dirinya pun menambahkan bahwa sebelum proses pemakaman dilakukan pihak pemerintah yang diwakili Satuan Polisi Pamongpraja dan Dinas Lingkungan Hidup sudah datang untuk melakukan mediasi dan melarang untuk melakukan pemakaman di pemukiman warga walaupun itu di dalam pekarangan rumah sendiri, namun pihak yang bersangkutan tidak mengindahkannya, dan tetap melakukan pemakaman. Tutupnya
Sementara dalam pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, memerintahkan bahwa
pada ayat (1) pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dilaksanakan oleh badan sosial,badan keagamaan dan/atau badan usaha.
Pada ayat (2) pengelolaan tempat pemakaman bukan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pengelolaannya oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Ayat (3) tempat pemakaman bukan umum yang dikelola oleh Badan Sosial, Badan Kegamaan dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
Pada ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.
Kemudian dijelaskan pada ayat (5) bahwa lokasi tanah untuk keperluan pemakaman bukan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai rencana tata ruang wilayah. 
- BPJS Ketenagakerjaan: Berkomitmen untuk Perlindungan Sosial di Kabupaten Mappi
- Staf Ahli Bupati Boven Digoel Buka Kegiatan Sosialisasi SIRUP dan UU PBJ di Distrik Jair
- Kunker di Kota Merauke, Presiden Jokowi Akan Kunjungi Sermayam dan Salor
