Enam bulan pimpin Provinsi Papua Barat Daya, Penjabat Gubernur Muhammad Musa’ad diberikan apresiasi oleh Forum Pengawal Aspirasi Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya.
- Panen Raya Padi di Kampung Mur: Sebuah Harapan Baru untuk Masyarakat Mappi
- Speed Hilang Kontak di Perairan Yapen, Ternyata Salah Satu Penumpangnya Legislator DPR Papua.
- Kapolres Boven Digoel Ajak Media Bekerja Sama Tingkatkan Kinerja Kepolisian
Baca Juga
Menurut Ketua Fopera Provinsi PBD, Yanto Amus Ijie mengatakan selama kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya, dinamika dan perjalanan pemerintahan di Provinsi ini berjalan dengan baik.
" Kami memberikan apresiasi kepada bapak pejabat gubernur provinsi Papua Barat Daya yang mana telah memimpin Provinsi Papua Barat Daya ini kurang lebih 6 bulan dan telah berjalan dengan aman baik dan norma-normal saja, " Kata Yanto Ijie, saat mengelar konferensi pers di kilo meter 12, Jalan AM. Sangadji, Rabu, 7 Juni 2023
Menurutnya, hal tersebut berdasarkan penilaian masyarakat kepemimpinan Penjabat Gubernur provinsi Papua Barat Daya, yang dinilai telah maksimal memimpin Provinsi termuda ini.
Selain itu, kata Yanto Ijie, Hal itu dibuktikan dengan beberapa tugas-tugas pokok yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Undang-undang nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Yanto Ijie menambahkan Undang - Undang mengamanatkan bahwa pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mempunyai tugas untuk membentuk kelembagaan pemerintahan dan melantik pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Penjabat juga berhasil dengan melakukan rekrutmen dan pemindahan pegawai dan yang berikut adalah tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP Provinsi Papua Barat Daya. Dan pembentukan DPR Provinsi Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan otonomi khusus,
Tokoh muda itu menambahkan Penjabat Gubernur melalui UU mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Pilkada tahun 2024.
" Kami melihat pemerintahan sudah berjalan dengan baik dan normal. Tentunya sebagai forum dan teman-teman yang ikut berjuang menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya ini kami juga melihat kerja-kerja Gubernur ini sudah sangat maksimal, " kata Yanto Ijie.
Ia berharap dalam waktu dekat, Penjabat Gubenur harus melakukan pelantikan pejabat eselon III di Provinsi Papua Barat Daya untuk membantu tugas-tugas Penjabat Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
Sedangkan dalam penyerapan anggaran provinsi ini belum maksimal. Untuk itu harus personil yang siap bekerja bersama Penjabat Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.
" Kami berharap dalam beberapa waktu kedepan Gubernur segera melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV,”katanya
Sebab, Lanjut Yanto Ijie pelantikan itu adalah hak prerogratif Gubernur berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh lembaga assessment dari Universitas Negeri Cendrawasih dan juga lembaga-lembaga lain yang sudah dilibatkan.
Sementara terkait dengan adanya teriakan dari kelompok tertentu yang ingin mengontrol pemerintahan, Yanto Ijie mempertanyakan Pertanyaannya kontrol sosial yang dimaksud kepada Bapak Gubernur seperti apa.
Kerena menurutnya tugas pemerintahan yang di pimpin oleh Penjabat Gubernur sejauh ini berjalan normal, bahkan terbilang cukup berhasil dari daerah otonomi baru lainnya di Tanah Papua ini.
Mantan Ketua KNPI Papua Barat ini menegaskan pihaknya yang pertama kali memimpin demo di kantor gubernur provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya aksi demo yang ia lakukan pada waktu itu untuk meminta Penjabat Gubernur harus memperhatikan keterwakilan Orang Asli Papua dalam hal distribusi pejabat OPD.
Yanto Ijie mengatakan Permintaannya tersebut telah dijawab oleh Penjabat Gubernur. Dimana sudah hari ini pimpinan OPD sudah 80 persen lebih adalah OAP.
Selain itu, Yanto Ijie juga mengusulkan agar lembaga penyelenggara pemilu Orang Asli Papua.
“ Semua permintaan kami tersebut telah terpenuhi, " kata Yanto Ijie menegaskan.
Dari sisi kepemimpinan Penjabat Gubernur sangat terbuka, ia juga siap menerima siapapun baik di kantor
Kemudian bila menilai ada pejabat OPD yang dinilai kurang baik, maka minta pada Pj Gubernur untuk diganti. Bukan malah menilai kinerja gubernur yang akhirnya menggangu tugas pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Fopera Provinsi PBD, Ortisan Kambu di tempat yang sama. Ortisan Kambu katakan pihak yang ingin melakukan kontrol sosial haruslah bersikap fair.
"Jangan ibarat semut di sebelah kali bisa dilihat sedangkan gajah di depan mata tidak bisa dilihat," kata Ortisan Kambu.
Penilaian harus bisa diberikan pula buat mereka yang telah memimpin daerah selama bertahun - tahun.Mereka yang memimpin kabupaten dan kota selama bertahun-tahun tidak dinilai, lalu menilai yang baru bekerja kurang lebih enam bulan.
“ Inikan tidak fair,” kata dia
Seharusnya saat ini, kita harus lebih meminta agar pemerintah bisa memperhatikan orang asli Papua, sehingga bisa merasakan manfaat kehadiran provinsi Papua Barat Daya. 
- Sebuah Perjalanan Menuju Generasi Emas Mappi: Kerja Sama Pendidikan dengan Yayasan Lokon
- KNPI Boven Digoel Lakukan Rapat Koordinasi bersama Pemda dan OKP
- Evaluasi PSU Pilkada 2020 di Boven Digoel: Langkah Kritis Menuju Pilkada 2024
