Jakarta – Anggota Komisi II DPR Papua Selatan, Christian Piere Keintjem, S.E., menghadiri forum nasional Partai Golkar bertajuk Transformasi Partai Golkar Menuju Kemenangan Pemilu 2029. Dalam forum yang menghadirkan jajaran pengurus pusat, termasuk Muhammad Sarmuji, S.E., M.Si., Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Christian menyuarakan aspirasi strategis terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus).
- Senator Papua Barat: Pansus Kecurangan Pemilu DPD Jamin Kualitas Demokrasi
- Kadiv Humas: 79 Produsen Minyak Goreng Akan Diawasi 24 Jam oleh Satgas Gabungan
- Mendukung Menteri Agama GP Ansor Papua Mengajak Masyarakat Papua Menolak Politisasi Agama Dan Sara
Baca Juga
Christian menegaskan bahwa Dana Otsus memiliki arti penting bagi masyarakat Papua, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan UMKM Orang Asli Papua. Ia menyoroti adanya pengurangan Dana Otsus dalam RAPBN 2026 hingga 22,8 persen, yang dinilai akan berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat.
“Dana Otsus ini bukan hanya soal alokasi anggaran, melainkan menyangkut masa depan masyarakat Papua. Kami ingin memastikan Papua tidak semakin tertinggal. Dana Otsus harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan manusia dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tegas Christian.
Aspirasi ini mendapat sambutan positif dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, yang mendorong agar dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun. Selain itu, Christian juga melaporkan langkahnya kepada Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan, Yusak, yang langsung memberikan dukungan penuh.
Christian menegaskan bahwa perjuangan ini adalah bentuk komitmennya sebagai wakil rakyat Papua Selatan untuk memastikan Dana Otsus tetap proporsional dan berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua. 
- Kunjungi Kompleks Wamena Cikombong, Pasangan Romarin di Sambut Dengan Prosesi Adat
- Masyarakat Adat Wonti - Risei Sayati Menolak Penobatan YB (Kuna) Menggunakan Marga Imbiri
- KPU Provinsi Papua Selatan Gelar Sosialisasi Guna Mengantisipasi Perselisihan Hasil Pilkada
