Merauke, 7 September 2025 - Rombongan DPR Papua Selatan bersama perwakilan mahasiswa, komunitas ojek online, dan pemerintah daerah resmi berangkat ke Jakarta, untuk melakukan audiensi dengan manajemen Telkom. Keberangkatan ini menjadi tindak lanjut dari serangkaian protes dan rapat dengar pendapat yang terjadi sepanjang Agustus hingga awal September.
- Bukan Yunani Tetapi Singosari
- Dorce Meninggalkan Warisan yang Sangat Berharga
- Dosa Berjamaah atau Etika Dwitunggal? Menggugat Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah dalam Badai OTT
Baca Juga
Gangguan jaringan internet yang melumpuhkan aktivitas publik sejak 16 Agustus 2025 memicu gelombang aksi. Pada 21 Agustus ribuan massa menggelar demo di Kantor Telkom Merauke yang berakhir ricuh, disusul Demo Jilid II pada 28 Agustus yang didominasi HMI dengan menduduki Kantor DPR Papua Selatan. Telkom kemudian mengumumkan jaringan kembali normal pada 31 Agustus, namun tuntutan masyarakat tetap berlanjut hingga akhirnya DPR Papua Selatan menggelar RDP pada 1 September. Dari forum inilah disepakati untuk membawa aspirasi ke Jakarta, meski pada 5 September HMI secara resmi menyatakan tidak ikut serta.
Rombongan DPR yang berangkat terdiri dari Wakil Ketua II Viktorianus Ohoiutun, Ketua Komisi II Yulians Charles Gomar, Wakil Ketua Komisi II Dominikus Buliba Gebze, Sekretaris Komisi II Sitti Susanti, serta anggota Komisi II Untung Gultom, Andi Muhamadong, Celcius Herman Onthoni, Christian Piere Keint Jemp, dan Ambrosius Paulus Wogan. Turut serta pula Ketua Fraksi PDIP Paskalis Letsoin, perwakilan Fraksi NasDem Fauzan Kurniawan, BEM KM Universitas Musamus, komunitas ojek online, serta Kadis Kominfo Merauke Thomas Kimko.
Telkom Indonesia merespons dengan menjadwalkan audiensi awal pada Senin, 8 September 2025 di The Telkom Hub Jakarta. Rangkaian agenda akan berlangsung selama lima hari, mencakup pertemuan dengan Direksi Telkom dan Telkomsel pusat, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta audiensi lintas komisi di DPR RI.
Keberangkatan ini menandai puncak perjuangan panjang masyarakat Papua Selatan. Dari aksi jalanan hingga forum resmi, kini aspirasi dibawa langsung ke pusat untuk memastikan ada solusi permanen atas layanan telekomunikasi yang lebih baik dan stabil bagi Papua Selatan. 
- Masyarakat dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan
- STATUS KEPEMILIKAN PENGETAHUAN LOKAL SUKU MARORI
- Mengarungi Samudra Formalisme: Tantangan Baru Penyidik Polri di Era Reformasi Hukum Acara
