Evaluasi Daerah Otonomi Baru: Tantangan dan Harapan Kabupaten Mappi di Tengah Pemekaran

Pemekaran daerah di Indonesia pasca reformasi telah meningkatkan jumlah daerah otonom hampir dua kali lipat. Langkah ini diambil dengan harapan mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah otonom baru mampu memenuhi harapan tersebut. Kabupaten Mappi, yang diwakili oleh Penjabat Bupati Michael R. Gomar, S.STP., M.Si, menjadi sorotan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kemendagri.


Michael Gomar, dalam presentasinya, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Mappi setelah pemekaran. Pengisian personil kepegawaian yang masih minim, pengelolaan aset yang belum optimal, hingga penegasan batas wilayah menjadi masalah krusial yang menghambat kinerja pemerintahan. "Kami masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan," ungkapnya.

Situasi ini menggambarkan bahwa pemekaran daerah tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Evaluasi dari pemerintah pusat menjadi penting untuk memastikan bahwa daerah otonom baru berjalan sesuai tujuan. Valentinus Sudarjanto Sumito dari Ditjen OTDA Kemendagri menegaskan bahwa evaluasi lima tahunan akan dilakukan, mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, evaluasi saja tidak cukup tanpa adanya solusi konkret. Diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Misalnya, dalam hal pengisian personil, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui pengiriman pegawai atau program pelatihan.

Selain itu, pengelolaan aset dan penegasan batas wilayah memerlukan intervensi regulasi yang jelas. Konflik kepentingan antara daerah induk dan daerah pemekaran harus diselesaikan melalui mediasi dan penegakan hukum yang tegas.

Kasus Kabupaten Mappi menjadi contoh penting bagi daerah otonom baru lainnya. Diperlukan perencanaan yang matang sebelum melakukan pemekaran, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemekaran bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi juga tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan ke depan, melalui forum seperti rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah dapat menemukan solusi bersama. Michael Gomar menutup presentasinya dengan optimisme. "Kami percaya, dengan dukungan semua pihak, tantangan ini bisa kita atasi demi kemajuan Kabupaten Mappi," ujarnya.