Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menegaskan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dinilai tepat dan layak melanjutkan memimpin di provinsi termuda ini.
- Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani, Polres Lanny Jaya Canangkan Zona Integritas
- Ketua Bawaslu PPS Imbau Petugas TPS di Boven Digoel Berikan Pelayanan Terbaik
- Transformasi Eksklusif Pelabuhan Maf di Mappi Berkat Inovasi Michael Rooney Gomar
Baca Juga
Muhammad Musa’ad dinilai tidak mempunyai kepentingan politik manapun ia pun tidak berafiliasi dengan ke tiga tim pemekaran itu.
“ Pak Musa'ad ini tidak punya kepentingan politik dan tidak bawa misi politik untuk orang tertentu, golongan dan agama tertentu, pemerintah pusat memilih pak Musa'ad sebagai penjabat Gubernur sudah sangat tepat karena orangnya netral yang tidak terafiliasi dengan 3 Tim pemekaran (Tim Deklarator, Presidium, dan tim percepatan) sehingga ketiga tim ini bebas menyampaikan aspirasi atau harapan mereka,” kata Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, Jumat 13 Oktober 2023.
Fopera juga menipis pernyataan salah satu media online di jakarta yang terkesan provokatif dan berdampak dengan cipta kondisi yang tidak kondusif di Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Fopera siapapun berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur maupun wakil Gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.
“ Calon Gubernur dan wakil Gubenur Provinsi Papua Barat Daya terbuka untuk umum, seluruh anak bangsa punya hak tanpa memandang suku, Agama, Ras dan Golongan tertentu,” kata Yanto Ijie.
Untuk seluruh anak bangsa yang terpanggil ingin membangun Provinsi Papua Barat Daya mulai saat ini siapkan diri, siapkan massa, siapkan strategi, siapkan visi dan misi serta Program kerja.
Selain itu siapkan dukungan dari Partai Politik, mental dan siapkan materi yang cukup untuk maju sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya dengan mengedepankan pendekatan humanis yang santun, dan hindari black campain.
Fopera juga menegaskan yang berhak mencalonkan sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 bukan saja di berikan Karpet Merah kepada salah satu suku tertentu sebut saja suku Maybrat namun semua suku-suku asli Papua dari 7 wilayah adat di Tanah Papua Punya hak yang sama.
Namun khusus untuk Pilkada di tanah Papua ada lexspesialis atau kekhususan yang di atur pada Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 dan UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua
Dalam UU itu di atur kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur diharuskan dan di wajibkan Orang Asli Papua (OAP)
Fopera menjelaskan bunyi undang-undang otsus pasal 28 ayat 3 Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.
“ Di Pasal 12 huruf a yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Tanah Papua adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat orang asli Papua,” kata Yanto Ijie
Yanto Ijie menegaskan Fopera sejak mendeklarasikan dirinya tetap konsisten mengawal dan mendukung penuh penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad sampai akhir masa jabatnya pada 9 Desember 2023 mendatang.
Jika Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam pak Negeri Tito Karnavian mengevaluasi Penjabat Gubernur Muhamad Musa'ad dan menilainya berhasil serta memperpanjang atau melanjutkan jabatannya hingga tahun 2024.
“ Pada prinsipnya Fopera tetap mendukung sepenuhnya kebijakan Penjabat Gubernur dan menghargai putusan pemerintah pusat,” kata dia
Fopera menyarankan agar siapa saya yang hendak ingin mencalonkan dirinya pada Pilkada mendatang harus berkonsentrasi dan menjaga energi untuk menyiapkan pemenangannya.
Foper menjelaskan jabatan untuk menjadi Penjabat Gubernur adalah wajib berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan eselon 1. Untuk jabatan itu Orang asli Papua yang memenuhi syarat menduduki Jabatan Eselon I hanya Velix Wanggai dan 6 orang lainnya sudah di tugaskan menjadi PJ. Gubernur di Enam provinsi di Tanah Papua.
Jika dilihat dari enam provinsi di tanah Papua nama Velix wanggai selalu diusulkan namun sampai di meja presiden keputusan yang keluar selalu orang lain mungkin Presiden masih membutuhkan dia untuk membantunya di jakarta.
“ Di luar Velix wanggai tidak ada orang asli Papua yang menduduki jabatan Eselon I Semuanya masih menduduki eselon II jika dipaksakan orang asli Papua menduduki jabatan eselon I butuh energi terkuras sangat besar,” kata Yanto Ijie. 
- Verifikasi Faktual OKP Telah Selesai, Rapimpurda KNPI Boven Digoel Siap Dilaksanakan
- Pemkab Mappi Gelar Diklat Dasar Penangan Stunting Dengan Menghadirkan Pemateri Dari Direktorat Guru PAUD Dan Dikmas Kemendikbudristek
- Voices of Vulnerability: Pemerintah Kabupaten Mappi Melangkah untuk Melindungi Pekerja Rentan
