Forum Anak Negeri Provinsi Papua Selatan (FORMARI-PPS) Desak DPR Papua Selatan Tangani Banjir dan Abrasi di Merauke

Merauke, 18 Maret 2025 – Sejumlah putra daerah yang tergabung dalam Forum Anak Negeri Provinsi Papua Selatan (FORMARI-PPS) mendatangi Kantor DPR Papua Selatan untuk menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi lingkungan di Kota Merauke.

Baca Juga

Mereka diterima oleh Wakil Ketua I DPR Papua Selatan, Ir. H. Fadli Burhan, MT, didampingi Ketua Komisi IV DPR Papua Selatan, Moses Kaibu, S.Sos.

Ketua FORMARI-PPS, Rendy Ndiken, menegaskan bahwa banjir di beberapa titik serta abrasi pantai di pesisir Kota Merauke harus segera ditangani. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022, Merauke diharapkan memiliki infrastruktur lingkungan yang memadai. Namun, sistem drainase, daerah resapan air, serta perlindungan pantai masih sangat terbatas.

“Kami melihat bahwa pembangunan infrastruktur lingkungan di Kota Merauke masih tertinggal. Hal ini harus menjadi perhatian serius mengingat wilayah ini menjadi pusat pemerintahan Papua Selatan,” ujar Rendy Ndiken.

Sekretaris FORMARI-PPS, Bonevasius Tanggoy, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. FORMARI-PPS mendesak DPR Papua Selatan untuk segera mengundang Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua dan Dinas PU Provinsi Papua Selatan guna mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tujuannya adalah merumuskan solusi konkret dan menyampaikan rekomendasi langsung kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta.

“Kami berharap DPR Papua Selatan dapat menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat, sehingga ada kebijakan konkret untuk menangani permasalahan ini,” tambah Bonevasius.

Menanggapi aspirasi FORMARI-PPS, Wakil Ketua I DPR Papua Selatan, Ir. H. Fadli Burhan, MT, dan Ketua Komisi IV, Moses Kaibu, S.Sos, mengapresiasi kepedulian forum ini. DPR Papua Selatan berjanji akan menindaklanjuti permohonan mereka dan mempertimbangkan untuk segera memanggil pihak terkait guna membahas langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan.

FORMARI-PPS juga menyoroti bahwa posisi daratan Merauke yang lebih rendah dari permukaan laut meningkatkan risiko bencana. Selain itu, abrasi di pesisir Pantai Lampu Satu terus terjadi dan mengancam pemukiman warga sekitar.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan langkah nyata segera diambil agar Merauke sebagai ibu kota provinsi baru memiliki infrastruktur lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.