Boven Digoel, Papua Selatan - Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera (KNDS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel memberikan pandangan umum terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024. Dalam penyampaian yang dipimpin oleh Ninik Deburaheni, SE, fraksi ini menekankan perlunya pengelolaan pajak daerah yang tepat waktu dan akurat.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Program JKN
- Kesuksesan Program Duta Stunting: Angka Stunting di Kabupaten Mappi Turun Signifikan
- Kepala BPS Boven Digoel: Pencanagan Zona Integritas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
Baca Juga
"Upah pungut pajak daerah harus dilakukan tepat waktu dan pemerintah daerah harus lebih teliti dalam menghitung perkiraan pendapatan pajak," ujar Deburaheni, Senin (7/10/24). Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan belanja operasi yang lebih efisien, dengan penekanan pada koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah agar program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran.
Fraksi ini berharap pemerintah dapat memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk mendukung ekonomi masyarakat. "Masyarakat berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi ini dalam keputusan anggaran," tambahnya.
Dalam konteks Kabupaten Cerdas, Deburaheni menyambut baik pengakuan pemerintah pusat yang menunjuk Boven Digoel sebagai salah satu kabupaten cerdas. "Kami mengajak pemerintah dan masyarakat untuk segera mewujudkan visi pembangunan yang berdaya saing," jelasnya.
Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan APBD Perubahan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas untuk dibahas lebih lanjut.
- Forum Pemuda Peduli Bangsa Gelar Aksi Damai dan Bakar Bendera BK Demi Kedaulatan NKRI
- Sertijab Penjabat Gubernur Papua Selatan Dari Apolo Safanpo Kepada Rudy Sufahriadi
- Staf Ahli Bupati Boven Digoel Sambut Hangat Kedatangan Pj. Gubernur Papua Selatan di Asiki
