Boven Digoel, Papua Selatan - Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera (KNDS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel memberikan pandangan umum terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024. Dalam penyampaian yang dipimpin oleh Ninik Deburaheni, SE, fraksi ini menekankan perlunya pengelolaan pajak daerah yang tepat waktu dan akurat.
- Pemerintah Gelontorkan 89,36 Persen BLT El Nino Sebesar Rp6,72 Triliun
- Kolaborasi Masyarakat: Pelabuhan Maf Mappi sebagai Proyek Bersama untuk Kemajuan Daerah
- Nilai Ekspor Hingga 15,6 Persen, Badan Karantina Pertanian Sosialisasi Ekspor Komoditas
Baca Juga
"Upah pungut pajak daerah harus dilakukan tepat waktu dan pemerintah daerah harus lebih teliti dalam menghitung perkiraan pendapatan pajak," ujar Deburaheni, Senin (7/10/24). Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan belanja operasi yang lebih efisien, dengan penekanan pada koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah agar program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran.
Fraksi ini berharap pemerintah dapat memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk mendukung ekonomi masyarakat. "Masyarakat berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi ini dalam keputusan anggaran," tambahnya.
Dalam konteks Kabupaten Cerdas, Deburaheni menyambut baik pengakuan pemerintah pusat yang menunjuk Boven Digoel sebagai salah satu kabupaten cerdas. "Kami mengajak pemerintah dan masyarakat untuk segera mewujudkan visi pembangunan yang berdaya saing," jelasnya.
Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan APBD Perubahan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas untuk dibahas lebih lanjut.
- KONI Kabupaten Mappi Gelar Pelatihan Pengembangan Atlet Muda
- Dukungan Masyarakat: Peran Penting Komunitas dalam Penanggulangan Stunting
- Kuliner Khas Papua Mencuri Perhatian di Festival Sejuta Rawa ke-2
