Boven Digoel, Papua Selatan - Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera (KNDS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel memberikan pandangan umum terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024. Dalam penyampaian yang dipimpin oleh Ninik Deburaheni, SE, fraksi ini menekankan perlunya pengelolaan pajak daerah yang tepat waktu dan akurat.
- Sinergi Positif Antara NU dan Pemerintah Mappi: Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Kerukunan
- Pemerintah Gelontorkan 89,36 Persen BLT El Nino Sebesar Rp6,72 Triliun
- Multiplier Effect Turnamen Futsal Bupati Cup I: Peluang Usaha Mikro Meningkat
Baca Juga
"Upah pungut pajak daerah harus dilakukan tepat waktu dan pemerintah daerah harus lebih teliti dalam menghitung perkiraan pendapatan pajak," ujar Deburaheni, Senin (7/10/24). Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan belanja operasi yang lebih efisien, dengan penekanan pada koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah agar program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran.
Fraksi ini berharap pemerintah dapat memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk mendukung ekonomi masyarakat. "Masyarakat berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi ini dalam keputusan anggaran," tambahnya.
Dalam konteks Kabupaten Cerdas, Deburaheni menyambut baik pengakuan pemerintah pusat yang menunjuk Boven Digoel sebagai salah satu kabupaten cerdas. "Kami mengajak pemerintah dan masyarakat untuk segera mewujudkan visi pembangunan yang berdaya saing," jelasnya.
Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan APBD Perubahan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas untuk dibahas lebih lanjut.
- Ny. Stefanie Gomar Rintis Program 'Mappi Sejahtera': Meretas Jalan Baru untuk Menangkal Stunting
- Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta: HKN ke-59 di Mappi Jadi Ajang Sinergi Pembangunan Kesehatan
- Keberhasilan Kapolres Cup Serui, Sebuah Tonggak Sejarah
