Kawal Kepentingan Masyarakta Adat, Paul Mayor Maju Anggota DPD RI 

Paul Finsen Mayor saat menyampaikan press rilisnya usai menyerahkan berkas dokumen ke KPU Papua Barat Daya
Paul Finsen Mayor saat menyampaikan press rilisnya usai menyerahkan berkas dokumen ke KPU Papua Barat Daya

Paul Finsen Mayor dengan di antar pendukungnya, menyerahkan dokumen persyaratan dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor persiapan Komisi Pemiliham Umum Provinsi Papua Barat Daya ( KPU PBD) 


Pendukung menyambut kedatangan Paul Finsen Mayor usai menyerahkan dokumen ke KPU Papua Barat Daya

Paul Finsel Mayor mengatakan kedatangannya ke KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama-sama masyarakat adat untuk mewakili masyarakat adat untuk duduk di Senayan sebagai anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya 

Walaupun mendadak, Paul Mayor mengakui telah mengantongi dukungan masyarakat adat yang tersebar di satu kota dan lima kabupatan sebanyak 7000 KTP, namun yang terverifikasi di akun silon sebenarnya k 1.533 secara merata di enam kabupaten dan satu kota. 

“ KTP yang terkumpul dari admin dan lo saya itu ada 7000 dan diverifikasi dimasukkan tadi itu 1533 dan yang lain Jadi itu ada 7000 KTP yang terkumpul secara merata di 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat,” kata Paul Mayor, usai menyerahkan dokumen awal pencalonan DPD RI,Minggu 8 Januari 2023

Paul Mayor menambahkan ia yakin melanggengkan ke senayann sebagai senator Papua Barat Daya 

Apabila di berikan kepercaya mewakili masyarakat, Paul menegaskan akan memperjuangkan Kesehatan untuk orang Papua, pendidikan dan mendorong lapangan kerja 

“ Kesehatan tuh perlu yang kedua pendidikan menjamur di tanah Papua ini tapi ada ribuan lebih sekolah maka pemikiran ini untuk siapa Kalau hari ini orang Papua tidak punya ijazah,” kata dia 

Sedangkan untuk membuka lapangan pekerjaan, Paul ia akan mendorong untuk masyarakat adat ini terlibat di pemerintahan maupun swasta 

Paul Mayor menambahkan dalam hal ini ikut berinvestasi bekerja di perusahaan-perusahaan yang akan masuk di Papua. 

“ Karena kita tidak mungkin menolak investasi dan Bagaimana masyarakat adat bisa terlibat langsung di dalam investor investasi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Papua Barat,” kata Paul Mayor