Hasil keputusan rapat pleno DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di anggap tidak sejalan dengan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
- Sang Jawara Golkar untuk pilkada papua
- KPU Kabupaten Mappi Gelar Sosialisasi dan Bahas Perubahan Penting dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Pasca Putusan MK
- Simbol Dari 29 Kabupaten/kota Provinsi Papua, Gubernur Serahkan Tanah Dan Air Untuk IKN Nusantara
Baca Juga
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan rapat terbatas bersama 9 partai koalisi, dirinya meminta hanya 1 nama calon dari partai Demokrat untuk diusulkan kepadanya.
Sekertaris Umum Partai Demokrat Papua, Boy Markus Dawir mengatakan hasil pleno partai telah mendapatkan 6 nama calon yang akan diusulkan kepada ketua DPD.
"Dari hasil pleno tadi ada 6 nama nantinya kami akan teruskan ke ketua DPD partai Demokrat Papua, untuk ketua DPD memilih dari 6 nama ini 1 orang," ujar BMD usai melakukan rapat pleno, Selasa (13/7) malam, di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura.
Lanjut BMD membeberkan 6 nama calon yang akan diusulkan dalam rapat pleno.
"Dari 6 nama 1. Ricky Ham Pagawak, 2. Yunus Wonda, 3. Usman G Wanimbo, 4. Tony Tesar, 5. Natalius Tabuni, 6. Yeremias Bisay," ungkapnya.
Hal itu mendapat respon berbeda dari Ketua Partai PKPI, Ramses Wally mengatakan partai Demokrat telah usulkan 6 calon kepada Gubernur.
"Hari ini saya liat dan baca di media online partai Demokrat telah mengusung 6 calon ini mereka menyerahkan kepada pak gubernur untuk menentukan 1 calon," bebernya.
Ramses Wally mengatakan masih menjadi pertanyaannya, apakah 5 calon yang tidak terpilih dapat menerima keputusan tersebut.
"Yang menjadi pertanyaan buat saya, dapatkah gubernur menentukan diantara 6 nama itu, 1 nama keluar. Sementara 1 nama yang akan Pak Gubernur tentukan, apakah 5 calon lain menerima atau tidak, karena semua adalah kader Demokrat," pungkasnya.
Ramses mengaku kuatir dengan 5 nama yang tidak terpilih sehingga yang lain bisa melakukan manuver ke DPP di pusat.
"Yang saya kuatir lagi, kalau 1 nama keluar yang 5 nama ini menerima atau tidak. Jangan-jangan yang lain bisa manuver ke pusat lagi," bebernya.
Sehingga menurutnya hal tersebut bisa bertentangan antara keputusan Gubernur Papua dan DPP Partai Demokrat.
"Akhirnya pusat bisa mengeluarkan 1 nama yang bertentangan dengan apa yang pak gubernur mau," ucapnya.
Ramses mengaku sangat menyayangkan kader-kader terbaik Partai Demokrat tidak bisa menterjemahkan keinginan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Dalam mekanisme rapat koalisi persyaratan untuk mengusulkan calon wakil gubernur Papua sendiri harus mendapatkan persetujuan dari DPP partai. 
- Deklarasi Ikatan Alumni Ansor untuk Kepentingan Politik Praktis, PW GP Ansor Papua Menolak dan Mengecam
- Caketum Golkar Mengerucut ke Nama Bahlil Lahadalia
- Kampanye di Padang, AHY Ajak Masyarakat Coblos Prabowo
