KNPI Papua Barat Daya Bantah Statment Ketua FP - OAP

Carataker ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat Daya, Jois Kambu menagapi statmentForum Pengusaha Orang Asli Papua (FP-OAP) Provinsi Papua Barat Daya, Klois Yable yang menyatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat Daya tidak pernah berkantor.

Baca Juga

Pekan Depan Pihak Ulayat Akan Palang Banda Sentani Jika Tuntutan Mereka Tidak Menemui Titik Terang
MRP Tegaskan Formasi Penerimaan CPNS Khusus OAP dan Yang Lahir Besar di Papua Selatan
Dari Awal Hingga Panen Raya: Kronologi Kolaborasi TNI dan Pemda Mappi di Kampung Mur

Menurut Carataker Ketua KNPI PBD ini menjelaskan selama ini pengamatannya aktivitas di kantor PUPR PBD berjalan lancar, bahkan pendistribusian tugas kedinasan ke setiap staf pegawai di Dinas PUPR dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“ Misalnya,saya tunjuk satu contoh saja yaitu urusan yang berkaitan dengan perencanaan Pembagunan kantor Gubernur Papua Barat Daya di Km.16 itu berjalan, banyak lagi tugas-tugas yang mungkin sudah dikerjakan oleh bapak Kadis PUPR PBD yang tidak kita ketahui,” ujar Jois Kambu, melalui rilisnya, Minggu 27 Agustus 2023.

Selanjutnya, kata Jois Kambu, didalam pendistribusian tugas-tugas kedinasan yang dia amati, Kadis PUPR sangat berhati-hati dalam memberikan tugas kepada stafnya yang saat ini sementara membantu di dinas PUPR sembari menunggu status kepindahan atau pemberian Surat Keterangan (SK) penempatan di dinas tersebut.

Selain itu, lanjut Jois Kambu, terkait proyek penunjukan langsung (PL), ia menilai belum efektif dilaksanakan dikarenakan penunjukan penjabat stuktural eselon III dan IV belum dilantik.

Kondisi ini nantinya akan berdampak terhadap pekerjaan-pekerjaan seperti yang di sampaikan oleh Ketua FP-OAP Papua Barat Daya, Klois Yable di beberapa media.

“ Saya berharap kepada Ketua Forum dan juga siapa saja jika mengkritisi pemerintah, apakah itu kritikan kepada Pj Gubernur, Plt, Sekda atau pimpinan di OPD di lingkungan Pemerintahan Papua Barat Daya itu wajib disertai data yang akurat,” kata Jois Kambu.

Setiap pernyataan yang dilontarkan harus memberikan informasi sekalian edukasi kepada publik, jangan ciptakan opini untuk mengganggu stabilitas pemerintahan hanya untuk kepentingan kepentingan tertentu.

“ Silahkan memberikan masukan kepada pemerintah tetapi harus disertai dengan data yang akurat, jangan asal ngomong,” kata Jois Kambu.

KNPI Papua Barat Daya dibawah kepemimpinannya, Jois Kambu menegaskan akan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Papua Barat Daya dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaa'd.

“ KNPI tetap konsisten mengawal kebijakan Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad,” tegas Jois Kambu.