Carataker ketua DPD KNPI Papua Barat Daya, Jois Kambu menegaskan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat Daya mengatakan sebagai bagian dari presentatif pemuda di Provinsi Papua Barat Daya
- Mappi Toleran: Dialog Antarumat Beragama dalam Rangka Satu Abad NU
- Bupati Merauke Mendorong Keberlanjutan Investasi dan Pembangunan
- Juara II Nasional Lomba Infrastruktur PUPR 2021, Tommy Perwakilan BPJN Merauke
Baca Juga
Untuk itu, Jois Kambu menegaskan KNPI Papua Barat Daya tidak terlibat dalam aksi demontrasi untuk mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang akan dilaksanakan besok
“ Pertama kami dari KNPI Papua Barat Daya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana seruan Demonstrasi yang pada pokok demonstrasinya adalah mengevaluasi kinerja gubernur provinsi Papua Barat Daya,” kata Jois Kambu, Selasa 14 Maret 2023
Jois Kambu tegaskan tidak terlibat dalam aksi demontrasi. Namun apabila kader atau pengurus KNPI terlibat dalam aksi tersebut itu merupakan sikap personal bukan atas nama organisasi
“ Kami ingin sampaikan bahwa KNPI Papua Barat Daya dan kabupaten kota yang ada di provinsi, pada posisi tidak terlibat dalam aksi demo tersebut kalaupun ada kader knp yang ikut terlibat dalam aksi demo itu maka itu adalah pribadi atau personal,” kata dia
Kemudian yang berikut, Lanjut Jois Kambu ada tiga dasar argumentasi yang menjadi penting sekali dalam hal yaitu pertama pejabat Gubernur Papua Barat Daya baru saja menjabat telah dilantik baru menjabat sekitar 3 bulan
Tentunya, Jois Kambu menilai penjabat Gubernur masih menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan juga kelembagaan.
Kedua dari aspek pendirian, Jois Kambu menambahkan sampai sejauh ini anggaran untuk Provinsi Papua Barat Daya belum ada yang ketiga termasuk juga penyerahan peralatan, aset dan ASN
“ Jadi tiga indikator ini kami melihat tidak ada sesuatu yang sifatnya terlalu urgensi yang terlalu darurat sehingga dipandang perlu untuk dilakukan demonstrasi,” kata dia
Jois Kambu menilai terlalu dini meminta kepada presiden untuk mengevaluasi kinerja penjabat Gubernur dan selama ini penjabat gubernur selalu intens berkomunikasi dengan tim pejuang Deklator, presidium maupun tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya ini
Untuk itu, lanjut Jois Kambu, menyampaikan aspirasi tidak perlu dilakukan aksi demontrasi, Masih sangat terbuka ruang, untuk beraudiensi.
Menurut Ketua DPP KNPI Bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi, cara – cara untuk memberi masukan kepada pemerintah kan tidak kemudian harus mengobok-obok dengan gerakan-gerakan yang sifatnya demonstrasi.
“ KNPI sebagai bagian dari elemen pemuda dan masyarakat tentu kita harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang ada. Bagi kami permintaan evaluasi kinerja Penjabat Gubernur PBD masih terlalu dini,” katanya
Jois Kambu menambahkan pula ketika ditanya soal motif hingga ada seruan aksi demo damai.
“Kalau saya lihat maksudnya baik, tapi mekanismenya yang mungkin ya harus diperbaiki. Maksud yang baik selama masih bisa dikomunikasikan dengan baik untuk melakukan audience masih jauh lebih baik ketimbang aksi demo, ” kata Jois Kambu.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Sorong, Carlos Kalasuat mengehimbau kepada masyarakat dan juga kepada rekan-rekan pemuda di Kabupaten Sorong secara khusus tetapi juga seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk berpikir yang jernih. Dan memberikan ruang yang lebih luas untuk mengolah pemerintahan yang baru berumur 3 bulan ini dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan.
“ Menurut hemat saya, ya mungkin nanti sudah berusia 6 bulan tahu 1 tahun, baru lah kita bisa lakukan evaluasi,” kata dia
Untuk menyampaikan aspirasi tentunya ada cara yang bermartabat, seperti audiens untuk memberikan masukan masih jauh lebih bagus, ketimbang aksi demo.
Selaku ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong tidak melakukan aksi, artinya KNPI tidak terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagaimana selebaran seruan yang disampaikan.
“ Kalaupun ada unsur masyarakat terlebih dari golongan pemuda yang ikut ke sana, jelas bahwa dia hadir dengan membawa diri pribadi atau individunya sebagai warga negara Indonesia tetapi yang jelas bahwa tidak membawa nama organisasi,” kata dia
Carlos Kalasuat menghimbau agar masyarakat dan pemuda bisa tetap menjaga situasi keamanan di wilayah Papua Barat Daya terlebih kota Sorong sebagai ibukota provinsi dan kabupaten Sorong dan beberapa kabupaten yang sangat berdekatan.
Mengingat situasi begini kadang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah situasi dan keamanan yang telah terjaga dengan baik.
” Jadi ini kami himbau kita lebih mengutamakan keamanan dan ketentraman kita sebagai masyarakat, tetapi juga sebagai pemerintah penyelenggara negara untuk melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya. 
- Menggerakkan Bersama: Panggilan Aksi untuk Menyelesaikan Pembangunan Gereja St. Isidorus
- Tahapan Musda ke - IV DPD KNPI Boven Digoel telah Dibuka, Ini Jadwalnya!
- Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Mudik Lebaran Ala Kapolres Boven Digoel
