Tahapan Pemilu 2024 telah berjalan dimana kini tengah masuki tahapan verifikasi administrasi Partai Politik. Menurut Komisioner KPUD Boven Digoel Divisi Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Johana Maria Ivon Anggawen, melihat tahapan yang berjalan dengan dana yang tersedia, sangat dibutuhkan anggaran tambahan untuk mendukung tahapan, hal ini mengingat anggaran yang tersedia sangat minim.
- Tingkat Kesadaran Pemilih Pemula, Siswa SMA Sambut Positif Program “KPU Goes to School”
- Kapolres AKBP Wisnu Pimpinan Upacara Pengukuhan dan Sertijab di Polres Boven Digoel
- SKK Migas - Pertamina EP Zona 14 Papua Field Lakukan Tajak Sumur Eksplorasi BMR - 001
Baca Juga
Dengan demikian Ia harapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menyediakan dana hibah untuk mendukung tahapan pemilu 2024. Ivon menjelaskan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang usulan anggaran dana hibah bagi penyelenggara pemilu untuk dukung tahapan telah dilakukan, dimana saat ini pihaknya masih menunggu jawaban pasti terkait kesediaan Pemerintah Daerah apakah menyetui usulan permintaan tersebut atau sebaliknya.
“ini jika melihat anggaran yang ada di KPUD Boven Digoel dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024, sangat dibutuhkan dana tambahan dari pemerintah Daerah untuk mendukung Pemilu 2024. Ini karna anggaran yang ada sangat terbatas, dan kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tapi sampai sekarang belum mendapat jawaban pasti,” ujar Ivon Anggawen di ruang kerjanya pada awak media, Senin (5/9/).
Ivon melanjutkan, Oktober mendatang pihaknya akan melakukan tahapan perekrutan badan adhock untuk melengkapi struktur penyelenggara hingga tingkat Distrik dan Kampung, dimana semua itu membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Jika Pemerintah Daerah tak kunjung menyediakan dana hibah untuk mendukung tahapan Pemilu, dikhawatirkan pelaksanaan tahapan tidak berjalan baik bahkan berujung pada minimnya pertisipasi masyarakat.
“jika Pemda tidak menyediakan dana tambahan bagi penyelenggaraan Pemilu, maka berpotensi tahapan tidak berjalan baik karna anggaran sangat minim. Apalagi oktober nanti harus dilakukan perekrutan Badan Adhoc, ini membutuhkan dana yang cukup besar,” tambahnya.
- Taman Mappi Bangkit: Ruang Publik Modern dengan Sentuhan Tradisional
- Dari Apel hingga Deklarasi Netralitas ASN: Langkah Mappi Menuju Pemilu 2024
- Kapolda Papua dan PJU Polda Papua Hadiri Vicon Implementasi PPKM Darurat Di Jawa dan Bali
