MERAUKE – Sebuah film dokumenter investigasi terbaru berjudul "PESTA BABI: Kolonialisme di Zaman Kita" yang dirilis oleh Redaksi JubiTV, memotret benturan keras antara ambisi ketahanan pangan nasional dengan kelangsungan hidup masyarakat adat di Papua Selatan. Dokumenter ini menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mengancam ruang hidup, kebudayaan, serta ekosistem hutan hujan tropis yang tersisa.
- Bentuk Pengabdian, DPD AMPI Papua Gelar Pasar Murah dI Muara Tami, Guna Menekan Harga Pokok Melambung Tinggi
- Tunas Sawa Erma (TSE) Group Raih Penghargaan CSR dari Pemprov Papua Selatan
- Peduli Gempa Majene, IKAMI Sulsel Merauke Gandeng PMII dan beberpa OKP Lakukan Penggalangan Dana
Baca Juga
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggenjot pembukaan lahan skala masif yang diperkirakan mencapai 2,5 juta hektar di wilayah Merauke dan Boven Digoel. Proyek raksasa ini diproyeksikan untuk mencetak sawah komoditas padi seluas 1,3 juta hektar, perkebunan tebu untuk industri gula dan bioetanol (E10) seluas 560.000 hektar, serta perkebunan sawit untuk biodiesel (B50) dan sektor peternakan.
Suara dari Akar Rumput: Kehilangan Rawa dan Dusun Sagu
Dokumenter ini secara gamblang memperlihatkan dampak nyata di lapangan melalui kesaksian warga asli Papua yang lahannya mulai tergerus. Di Kampung Wanam, Distrik Ilway, Merauke, Yasinta Moyen dari Suku Marin mengaku terkejut dengan kedatangan ratusan alat berat secara tiba-tiba tanpa adanya dialog terbuka atau persetujuan berbasis informasi di awal (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Rawa dan hutan tempatnya mencari makan kini telah berubah menjadi jalur jalan logistik.
Kritik terhadap konsep ketahanan pangan ini juga datang dari Natalis Buer, seorang petani milenial di Tanah Miring, Merauke. Menurutnya, pemerintah keliru dalam mendefinisikan pangan di Papua dengan memaksakan budidaya beras yang sarat modal.
"Kami orang asli Marin bukan tidak bisa bertani. Kami punya kultur menanam ubi dan sagu yang dikerjakan secara turun-temurun, bukan padi yang membutuhkan biaya tinggi untuk benih, pupuk, dan perawatan," cetus Natalis dalam dokumenter tersebut.
Sementara itu, di Distrik Jagebob, Suku Yi dari Marga Kuipalo harus menyaksikan dusun adat mereka dipatok untuk pembangunan markas militer dan konsesi tebu milik PT Murni Nusantara Mandiri. Warga mengekspresikan kekhawatiran mendalam terkait pendekatan keamanan (militerisme) yang mengawal jalannya investasi ini, yang sering kali memicu trauma masa lalu.
Perlawanan Simbolis: Dari Salib Merah hingga Konsolidasi Adat
Merespons ekspansi korporasi yang kian masif, masyarakat adat di Papua Selatan menempuh jalur perlawanan yang unik dan terorganisasi:
-
Gerakan Salib Merah Suku Auyu: Di Boven Digoel, Frankie Woro dan warga Suku Auyu telah menancapkan lebih dari 1.800 salib merah yang dipadukan dengan palang sasi (larangan adat) di sepanjang batas hutan mereka. Pemasangan salib raksasa ini menjadi simbol benteng terakhir untuk mencegah masuknya perusahaan sawit seperti PT Indoasiana Lestari dan korporasi kayu.
-
Pesta Babi (Awon Atatbon) Suku Muyu: Dipimpin oleh tokoh adat Willem Kimko, Suku Muyu menggelar ritual adat langka yang persiapannya memakan waktu hingga 10 tahun. Babi-babi dalam pesta ini dilepasliarkan di ratusan hektar hutan milik marga sebelum diburu. Pesta adat ini bukan sekadar ritus konsumsi, melainkan strategi ekonomi timbal-balik sekaligus konsolidasi politik antar-marga untuk membangun aliansi kuat demi menjaga keutuhan hutan mereka dari ancaman proyek bioenergi.
Gurita Bisnis dan Catatan Kegagalan Sejarah
Dokumenter Pesta Babi juga membongkar jaringan bisnis di balik proyek tebu dan bioetanol di Merauke. Investigasi tersebut memetakan bahwa mayoritas konsesi lahan tebu dikuasai oleh gurita bisnis konglomerasi sawit besar, seperti Merauke Sugar Group yang terafiliasi dengan keluarga Fangiono (First Resources/FAP Agri), serta kelindan bisnisnya dengan KPN Corp (jaringan Wilmar). Sementara itu, mobilisasi alat berat di pesisir Merauke dikerjakan oleh John Lin Group milik pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam.
Film ini turut menyajikan catatan kritis berupa kilas balik sejarah proyek food estate di Indonesia yang dinilai selalu berakhir dengan kegagalan beruntung. Mulai dari Proyek Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar era Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah (1996) yang memicu bencana kabut asap kronis, proyek singkong di Gunung Mas, hingga proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) era Presiden SBY (2010) yang kemudian diteruskan pada era Presiden Jokowi.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, cetak biru proyek serupa justru direplikasi dengan skala yang jauh lebih masif di tanah Papua.
Melalui narasi yang tajam, dokumenter ini menggarisbawahi paradoks besar: ketika Jakarta dan para elite korporasi tengah bersiap "berpesta" menikmati swasembada energi hijau dan keuntungan ekonomi, masyarakat adat di Papua justru harus membayar mahal dengan kerugian ekologis, hilangnya identitas kultural, dan ancaman nyata terhadap eksistensi peradaban mereka.
- Ciptakan Keharmonisan bersama Warga Boven Digoel, Serka Maulana: Wujud Kemanunggalan TNI dengan Rakyat
- SAMBUT KEMERDEKAAN RI KE-79, TSE GROUP GELAR LOMBA PIDATO PELAJAR
- TSE B LAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
