HMI Merauke Soroti Antrean dan Distribusi BBM, Desak Satgas Perketat Pengawasan

Merauke – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. HMI menilai antrean kendaraan di sejumlah SPBU, penjualan BBM bersubsidi secara eceran, hingga dugaan pengisian berulang masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Baca Juga

Seleksi CAT di Mappi: Dari Persiapan Hingga Pelaksanaan
LMA Kabupaten Merauke Beri Nama "Yaman Anim" Pada Yonmarhanlan XI Merauke
Penerangan Listrik Mindiptana Belum 24 Jam, Serma Sukardi: Diharapkan Pegawai PLTD Lakukan Kordinasi ke Tingkat Atas

HMI menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi turut mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan di SPBU, bahkan disebut mengganggu arus lalu lintas serta akses menuju rumah dan tempat usaha di sekitar lokasi SPBU.

Selain persoalan antrean, HMI mengaku menerima laporan masyarakat mengenai penjualan Pertalite secara eceran dengan harga lebih tinggi, dugaan pengisian BBM berulang yang tidak sesuai jatah, serta penggunaan lebih dari satu kode batang (barcode) untuk satu kendaraan. Namun, sejumlah laporan tersebut masih merupakan informasi yang diterima HMI dari masyarakat dan belum disertai hasil verifikasi aparat dalam dokumen rilis.

HMI mencatat Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Papua Selatan Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 pada 7 Juli 2026 mengenai pengawasan kuota dan distribusi solar (JBT CN 48) serta Pertalite (JBKP RON 90) agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat volume. Pemerintah Kabupaten Merauke juga disebut telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Pengawas BBM untuk melakukan pengawasan distribusi di lapangan.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan HMI dan informasi yang diterima dari masyarakat, kondisi di lapangan dinilai belum mengalami perubahan signifikan. HMI menyebut masih terdapat antrean kendaraan untuk mendapatkan solar dan Pertalite, bahkan terdapat laporan masyarakat yang harus menunggu hingga tiga hari untuk memperoleh solar serta konsumen yang tidak mendapatkan Pertalite karena stok di SPBU telah habis.

Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satgas Terpadu Pengawas BBM untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. HMI menilai pengawasan perlu diperketat agar penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Merauke.