Suasana ruang konferensi di Hotel Orchardz Jayakarta pada Jumat (8/3/2024) terasa hangat dan penuh antusiasme. Para perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul untuk membahas penyelesaian permasalahan pada daerah otonom hasil pemekaran.
- Tokoh Pemuda Merauke Nyatakan Sikap Tegas Menolak Tindakan Makar Dan Terorisme di Tanah Animha
- Untung Sangaji Bangga Koplink Coffee Roaster Sudah Mewakili Masyarakat Wilayah Papua Selatan
- PT. PLN UP3 Merauke Lakukan Penyegelan Listrik Dinas PMK Kabupaten Merauke
Baca Juga
Di antara mereka, Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si, hadir sebagai narasumber yang akan membagikan pengalaman Kabupaten Mappi pasca menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Acara dibuka oleh Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen OTDA Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, Valentinus menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi wadah untuk saling berbagi dan mencari solusi bersama. "Kami sangat berharap ini menjadi tempat kita mencurahkan pendapat, berbagi ilmu, dan pengalaman," ujarnya dengan senyum hangat.
Michael Gomar naik ke podium dengan percaya diri. Wajahnya menunjukkan keseriusan namun tetap ramah. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Mappi, kami sangat mengapresiasi inisiatif Kemendagri dalam menyelenggarakan rapat koordinasi ini," katanya mengawali presentasinya. Ia kemudian mulai menceritakan perjalanan Kabupaten Mappi sejak menjadi DOB, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi.
"Pasca pemekaran, kami dihadapkan pada tantangan pengisian personil kepegawaian, pengelolaan aset, hingga penegasan batas wilayah," ungkap Michael. Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai. "Hingga saat ini, masih ada daerah pemekaran yang belum memiliki kantor bupati permanen yang benar-benar milik kabupaten tersebut," tambahnya dengan nada prihatin.
Para peserta rapat tampak serius mendengarkan. Beberapa di antaranya mengangguk, seolah merasakan hal yang sama di daerah mereka. Michael melanjutkan dengan menceritakan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mappi untuk mengatasi tantangan tersebut. "Kami berusaha melakukan optimalisasi sumber daya yang ada, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan," jelasnya.
Valentinus kemudian menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan daerah otonom baru. "Dengan instrumen yang memadai, kami akan melakukan evaluasi selama lima tahun masa daerah otonomi baru," ujarnya. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Diskusi berlanjut dengan sesi tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka. Suasana semakin interaktif dan penuh semangat. Michael Gomar menanggapi setiap pertanyaan dengan detail, memberikan solusi berdasarkan pengalaman di Mappi.
Di akhir sesi, Valentinus menyimpulkan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru. "Semoga melalui forum ini, kita bisa menemukan jalan terbaik untuk memajukan daerah kita masing-masing," tutupnya.
- Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi, Penjabat Bupati Mappi Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Kota Kepi
- Ditinggal Suami ke Kios, Seorang IRT di Perkosa Oleh Tetangga Sendiri
- Kopi Liberika Jagebob dan Kalimaro Blend Siap Ramaikan Festival Kopi Papua 2022