Wanda Assyura: Saat Bencana, Informasi Harus Satu Pintu, Jangan Biarkan Persepsi Memecah Solidaritas

Ilustrasi
Ilustrasi

Di tengah duka mendalam akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah Sumatra, muncul berbagai ekspresi publik yang berkembang liar di media sosial, mulai dari seruan bantuan internasional, pengibaran bendera asing, hingga narasi seolah negara tidak hadir. Situasi ini dinilai berpotensi memperkeruh suasana dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung.


Aktivis Pemuda asal Aceh , Wanda Assyura, mengajak semua pihak untuk menenangkan situasi dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan politik dari ekspresi kemanusiaan yang muncul di lapangan. Menurutnya, duka dan kepanikan warga harus dipahami secara empatik, namun tidak boleh diarahkan menjadi narasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kerja negara.

“Di saat seperti ini, yang paling dibutuhkan rakyat Aceh adalah ketenangan, kejelasan informasi, dan kepastian bantuan. Bukan kegaduhan baru yang justru membuat masyarakat semakin cemas,” ujar Wanda, Selasa 16 Desember 2025.

Wanda menekankan pentingnya satu pintu komunikasi pemerintah dalam situasi bencana. Ia menilai perbedaan penjelasan dari berbagai pejabat, apalagi jika disampaikan melalui potongan video media sosial atau podcast, rentan disalahartikan publik. “Maksud boleh benar, tapi kalau diksi keliru dan dipotong-potong, yang sampai ke rakyat justru persepsi negatif,” katanya.

Ia mencontohkan polemik bantuan dari Malaysia yang sempat viral di Aceh. Wanda menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan bantuan resmi Pemerintah Malaysia kepada Indonesia, melainkan bantuan kemanusiaan dari kalangan pengusaha Malaysia yang memiliki relasi bisnis di Aceh, dan masuk ke Indonesia melalui mekanisme resmi serta izin pemerintah pusat. Bantuan serupa, menurutnya, juga disalurkan ke Sumatra Barat dan Sumatra Utara tanpa menimbulkan kegaduhan.

“Yang perlu diluruskan, jangan sampai muncul persepsi seolah pemerintah asing lebih dulu hadir daripada negara sendiri. Faktanya, TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas sudah bergerak sejak 27 November dan bahkan melakukan dropping bantuan ke wilayah terisolasi lebih awal,” kata Wanda.

Terkait informasi terbaru, Wanda juga meluruskan bahwa pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengenai bantuan RM500 ditujukan khusus bagi pelajar Indonesia di Malaysia yang keluarganya terdampak bencana di Sumatra, sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, bukan bantuan negara ke negara dalam konteks penanganan bencana di Aceh.

Ia mengingatkan agar simbol-simbol seperti pengibaran bendera asing atau seruan bantuan ke lembaga internasional tidak ditafsirkan berlebihan. “Ekspresi kemanusiaan tidak salah, tapi narasi yang berkembang harus dijaga agar tidak mencederai martabat Aceh dan menisbikan kerja petugas di lapangan,” ujarnya.

Wanda menegaskan bahwa hingga hari ini, pemerintah pusat terus mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Prajurit TNI bersama Kementerian PUPR telah memulihkan 8 jembatan dari total 35 titik rusak di Aceh, termasuk pengiriman 6 jembatan bailey dari Balikpapan untuk mempercepat konektivitas wilayah terdampak.

“Kalau ada yang belum tersentuh bantuan, mari kita dorong perbaikan koordinasi. Tapi jangan membangun narasi seolah negara absen. Banyak petugas bekerja siang dan malam, tanpa sorotan kamera,” kata Wanda.

Ia juga mengajak masyarakat, tokoh publik, dan influencer untuk lebih bijak dalam menyampaikan pesan di ruang digital. “Kalau tidak bisa membantu langsung, setidaknya jangan menyebarkan hoaks atau framing yang memperkeruh. Rakyat sederhana keinginannya: kebutuhan terpenuhi, kondisi pulih, hidup kembali normal,” ujarnya.

Wanda menegaskan bahwa Aceh tidak sedang meminta pengakuan simbolik atau politisasi bencana. “Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan status, bukan panggung politik, tapi kerja nyata. Mari kita jaga persatuan, tenangkan suasana, dan percayakan pemulihan ini pada kerja bersama,” kata Wanda.