Program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang tepat, baik dari segi ide maupun program. Program tersebut dapat menjadi solusi di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
- Dukcapil Boven Digoel: Perekaman e-KTP di Kampung Tahun 2024 Ditiadakan
- Penghargaan Emas untuk ABDI Negara: Pj Bupati Mappi Wujudkan Apresiasi
- Jasa Pengabdian Terhormat: Pj Bupati Mappi Apresiasi Sesepeu Berdedikasi
Baca Juga
Setidaknya demikian pandangan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi Umarsyah menanggapi prrogram Kartu Prakerja yang digawangi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu.
"Kami PBNU, sejak awal mengatakan program Kartu Prakerja sesuatu yang positif. Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan program Prakerja untuk masyarakat," ujar Umarsyah seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).
Terkait dengan kritikan publik terkait transparansi, Kemenko Perekonomian perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif, baik proses rekrutmen, standar tarif dan biaya produksi.
Segala kritikan, ujar pria asal Lampung tersebut, akan teratasi dengan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Umarsyah juga menitiberatkan agar pemerintah benar-benar memfilter penerima program Kartu Prakerja. Secara khusus, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 harus diprioritaskan.
"Mekanisme penyaluran dana ke peserta harus difilter, jangan sampai bocor. Korban PHK jadi prioritas," pinta Umarsyah.
Umarsyah juga mewanti-wanti agar lembaga pemerintah yang secara teknis terlibat harus bersinergi dan menghilangkan ego sektoral. Kekompakan antar aktor, akan menjadi kunci sukses realiasi Program Kartu Prakerja tersebut.
"Diharapkan tidak ada lagi menang-menangan, ego sektoral harus ditekan, Kemenko Perekonomian dan Kemnaker harus sinergi," pungkasnya. 
- Mentan Amran Kembangkan Varietas Padi Adaptif Perubahan Iklim di Lumbung Pangan Merauke
- Asisten I Setda Boven Digoel Sayangkan Banyak ASN Mangkir Ikut Apel
- Keberhasilan Kapolres Cup Serui, Sebuah Tonggak Sejarah
