Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan Pemerintah pusat mentransfer anggaran untuk Pemerintah Papua Barat Daya (PBD) senilai Rp 2.8 Trilliun.
- Wakapolres Boven Digoel Pantau Langsung Pengamanan Ops Lilin Cartenz 2023
- Pemerintah Provinsi Papua Persilahkan Polisi Periksa Penyalahgunaan Dana Otsus Rp 1,8 Triliun
- Keberanian dan Prinsip untuk Kemajuan Marind
Baca Juga
Agus Fatoni menambahkan dari jumlah anggaran di provinsi ke 38 ini selain dari dana transfer juga berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat sekitar Rp 2.8 Trilliun yang merupakan anggaran baru untuk daerah pemekaran baru.
Anggaran ini, Lanjut Dirjen Penjabat Gubernur Papua Barat Daya harus seluruh ASN gerak cepat dalam mengoptimalkan pengolahan anggaran agar roda pemerintahan efektif
“ Walaupun lahirnya paling terakhir, Provinsi Papua Barat Daya tancap gas melakukan Rakorda dengan seluruh Kepala Daerah se Provinsi Papua Barat Daya. Raker ini penting untuk sinkronisasi baik antar kementerian, kementerian-lembaga, antar daerah maupun antar OPD dan sebagainya,"kata Dirjen Bina Keuangan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat Daya terkait sinkronisasi rencana pembangunan keuangan dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi PBD, di Hotel Vega, Rabu 4 Januari 2023
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad menjelaskan Rapat koordinasi kepala daerah se Provinsi Papua Barat Daya, membahas tiga agenda utama pertama terkait kecepatan PBD untuk memulai pembangunan di Provinsi Papua Barat daya, kedua terkait bagaimana keuangan daerah, ketiga managemen ASN Papua Barat Daya.
" Aktifitas secara efektif baru dilakukan. Dan di awal tahun 2023 ini dilakukan rapat koordinasi pertama. Kami bersyukur hadir bersama kita Dirjen Keuangan Daerah, karena kita akan memulai sesuatu dengan baik," kata Pj Gubernur
Rakerda ini Lanjut Pj Gubernur dalam kegiatan ini Pemprov PBD bersama kepala daerah dan Forkopimda, bersama-sama membicarakan dan mengkoordinasikan bagaimana konsolidasi kabupaten, kota dan Provinsi.
Selain itu bagaimana mensinergikan program yang ada di provinsi maupun kabupaten atau kota di wilayah Provinsi PBD khususnya tahun anggaran 2023.
"Kami berharap dengan komitmen yang sudah disepakati baik dana hibah yang akan diberikan dari kabupaten/kota se Provinsi PBD bisa direalisasikan untuk mendukung kegiatan atau program di Pemerintah Provinsi PBD," katanya
Pj Gubernur menambahkan bagaimana mengelola perpindahan ASN dari kabupeten-kota maupun provinsi Papua Barat untuk masuk ke Provinsi Papua Barat Daya
"Karena kalau sudah ada pegawai, pejabat, anggaran dan rencanan pembangunan, maka kami bisa mulai target kita di akhir bulan Januari 2023. Sebab APBD Provinsi Papua Barat Daya ini sudah selesai dan sudah bisa kita laksanakan,” kata dia
- Pembuatan SKCK Meningkat Jelang Pendaftaran Polri, TNI-AD dan IPDN
- GOR Hiad Sai Merauke di Palang Secara Adat Oleh Suku Non Marind, LMA Suku Marind Animha Protes Keras
- Gabungan TNI-POLRI Laksanakan Patroli dan Razia Miras di Distrik Mindiptana Boven Digoel
