Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) merespons polemik terkait dicopotnya Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
- Kenius Kogoya Masuk Daftar Calon Wagub Papua Dari Partai Golkar
- KPU Kabupaten Merauke Resmi Tetapkan Empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- Aryadi Apresiasi dan Support Bantuan Bagi Peserta Lomba Qosidah di Halal Bihalal Partai Golkar Jayapura
Baca Juga
Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Jefri Gultom mengatakan, pemberhentian ataupun pergantian pejabat di Kementerian adalah ranah internal yang tidak harus menjadi konsumsi publik.
Namun demikian, pemberhentian ini menjadi polemik di tengah masyarakat karena tidak adanya komunikasi yang baik di internal Kementerian.
GMKI, kata Jefri memilih untuk berusaha mendengar aspirasi berbagai sisi.
"Kami menilai tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga pencopotan ini kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat," kata Jefri Gultom, dikutip dari Kantor Berita RMOL.ID ,Jumat (24/12).
Salah satu Direktorat Jenderal yang dicopot di lingkungan Kementerian Agama, adalah Dirjen Bimas Kristen, Prof. Thomas Pentury.
Dalam pandangan GMKI, seharusnya pemberhentian sekelas jabatan Dirjen harus jelas alasannya.
"Walaupun Prof. Thomas Pentury adalah Senior GMKI, kami berupaya untuk tidak terprovokasi dan masih menunggu alasan yang tepat dan rasional dari Gus Menteri," lanjut Jefri.
Menurut Jefri, selama menjabat sebagai Dirjen Bimas Kristen, Thomas Pentury telah memberikan kinerja yang baik.
Jefri mencatat, beberapa hal yang sudah lakukan Thomas diantaranya: Antara lain meningkatkan status beberapa kampus negeri Kristen dari Sekolah Tinggi menjadi Institut, bahkan beberapa sedang proses menjadi Universitas.
Selain itu, selama menjabat Dirjen Thomas aktif mendorong program moderasi beragama di berbagai daerah.
GMKI, tambah Jefri berharap ada penjelasan lugas dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Bagaimanapun, hanya sedikit kader GMKI yang bisa terpilih menjadi Dirjen di kementerian/lembaga, sehingga isu ini sangat sensitif di internal kami," jelasnya.
Jika memang tidak ingin mempublikasikan, Jefri menyarankan Yaqut segera mengumpulkan para tokoh agama, organisasi keagamaan, kemahasiswaan dan kepemudaan dari lintas agama.
"Sehingga polemik ini tidak semakin membesar dan perwakilan masing-masing agama bisa mendengar langsung penjelasan dari Gus Menteri," pungkasnya. 
- Ketua Komisi II: Pemekaran Provinsi di Papua Buka Peluang Revisi UU Pemilu dan Penambahan Anggaran
- KPU Provinsi Papua Selatan Gelar Sosialisasi Guna Mengantisipasi Perselisihan Hasil Pilkada
- AFU dan Piet Kasihiuw Daftar Pilgub Papua Barat Daya 2024
