PPKM tidak maksimal, Korwil 12 PP GMKI dukung Lockdown

Koordinator Wilayah 12 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (korwil PP GMKI bagian Papua & Papua Barat) Charles Tethool Mansnandifu
Koordinator Wilayah 12 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (korwil PP GMKI bagian Papua & Papua Barat) Charles Tethool Mansnandifu

Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia belum tertangani dengan baik, lonjakan angka terinfeksi hingga meninggal dunia akibat Virus Covid-19 terus bertambah dengan varian virus yang beragam. Pada (08/08) kasus Covid-19 Provinsi Papua terkonfirmasi 28.799 jiwa dan meninggal 301 jiwa.


Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang akan melakukan kebijakan Lockdown dengan menutup pintu masuk dan pintu keluar Provinsi Papua. Kebijakan ini dilakukan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Papua, namun Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian menolak keputusan tersebut dan merekomendasikan PPKM level 4.

Koordinator Wilayah 12 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (korwil PP GMKI bagian Papua & Papua Barat) Charles Tethool Mansnandifu menyayangkan sikap dari Mendagri atas intervensi kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe. 

"Saya yakin Gubernur Papua sudah memikirkan dengan matang kebijakan apa yang bisa diambil untuk menuntaskan persoalan Virus Covid-19 ini" Pungkas charles. 

Disisi lain, fasilitas kesehatan yang masih minim dan luas wilayah Papua menjadi faktor penanganan virus Covid-19 tidak terselesaikan dengan baik jika hanya dengan PPKM saja. PPKM yang diterapkan juga tidak bermanfaat pada penanggulangan penyebaran virus Covid-19 malah sangat menyengsarakan masyarakat yang terdampak khususnya pelaku ekonomi mikro. 

"PPKM yang tidak jelas hari ini, tentunya menjadi tanda tanya untuk kita semua, untuk itu lockdown adalah hal yang harus segera dilakukan" Tambah charles. 

Jika pun lockdown sulit untuk dilakukan, maka harapannya adalah Pemerintah Pusat memberikan kebijakan bagi masyarakat Papua terkhusus bagi para pelaku ekonomi di Papua yang berdampak baik berupa subsidi atau berupa bantuan lain sehingga roda ekonomi tetap berjalan. 

"Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan penyebaran virus Covid-19 di Papua berbeda dengan yang wilayah Indonesia lainnya sehingga penggunaannya pun dapat tepat untuk dilakukan". Tutup Charles.