Aktivitas perkantoran di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya berjalan normal pasca aksi demo protes hasil pengumuman anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya dan kritis kinerja Penjabat Gubernur.
- Lakukan Kunjungan Kerja di 2 Ranting, Ini Himbauan Ketua Bhayangkari Cabang Jayapura Kota
- Puncak Kreativitas Generasi Muda NU Mappi: Festival Seni dan Budaya Islam
- Dukungan Korporasi Terhadap Pengembangan Olahraga di Mappi
Baca Juga
Menurut, Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya (Fopera-PBD), Yanto Amus Ijie bersama rekan-rekannya yang menyambangi kantor Gubernur Papua Barat Daya di Jalan Kurana, Kota Sorong mengatakan proses aktivitas di kantor Gubenur saat ini berjalan lancar dan normal-normal saja.
Yanto Ijie menbeberkan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menurut data dari Kementrian Dalam Negeri RI, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) pertanggal 9 Juni 2023 posisi realisasi belanja terhadap pendapatan di seluruh provinsi Papua Barat Daya itu yang terbaik seluruh Indonesia dan di seluruh Tanah Papua
“ Itu artinya bahwa provinsi Papua Barat Daya ini saat ini bergerak berjalan bersama-sama, jadi marilah kita memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya,” ujar Yanto Ijie.
Untuk itu, Yanto Ijie menghimbaukan dari capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu untuk memberikan suport dan dukungan kepada Penjabat Gubernur.
“ Jadi marilah kita memberikan dukungan penuh kepada bapak Pj Gubernur,” katanya
Mantan Ketua DPD KNPI Papua Barat itu juga menyoroti aksi demontrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, Menurutnya, aksi protes ini disebabkan adanya oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah di tunjuk dan dilantik oleh Penjabat Gubernur mengangkat honorer tidak sesuai dengan ketentuan
“ Karena ada beberapa pimpinan OPD yang ini yang terkesan setelah di tunjuk oleh Gubenur di lantik oleh Gubernur dilantik oleh Gubenur kerja menurut mau mereka saja, mereka mengangkat pegawai yang datang membantu mereka seenaknya dan semaunya, ada juga yang kami dengar membawa-bawa tenaga-tenaga pembantu yang ikut honor di provinsi, tetap honornya belum ada SK setelah kami mendapat informasi,” ungkapnya
Yanto Ijie menambahkan oknum tersebut bekerja semau-maunya, Artinya bahwa dari perlakuan mereka inilah yang kemudian membuat teman-teman tim yang berjuang di provinsi Papua Barat Daya ini marah dan mereka angkat bicara.
“ Karena apa, hari ini hampir sebagian teman-teman ASN yang kurang lebih 800 lebih yang akan dimutasikan 60 persen itu tim sehingga mereka hari ini ada disini mereka melihat situasi ini tidak berbanding lulur dengan harapan mereka,” katanya
Sehingga, Lanjut Yanto Ijie, setiap ada aksi demo, ada gerakan mereka turun. Untuk itulah ia meminta kepada oknum tersebut di evaluasi
“ Nah, disinilah yang kami minta kepada bapak Pj Gubernur untuk segera mengevaluasi dan juga memberikan teguran keras kepada pimpinan-pimpinan OPD,” katanya
Akibat perbuatan mereka, Yanto Ijie menambahkan Pribadi Gubernur sendiri ini baik dengan Sekretaris Daerah (Sekda) juga sendiri baik tapi akibat ulah oknum tersebut membuat nama kedua pejabat itu terbawah-bawah.
“ Yang bikin kacau inikan pimpinan-pimpinan OPD yang bikin suasan jadi runyam jadi kacau di bawah,” katanya
Yanto Ijie menegaskan kepada Penjabat Gubernur untuk memanggil oknum pimpinan OPD dan di berikan teguran.
“ Kami minta untuk bapak Gubernur mungkin harus memanggil pimpinan OPD untuk memberikan warning supaya mereka bekerja jangan menurut kemauan dan keinginan mereka,” katanya
Menurutnya ini merupakan ruang-ruang demokrasi, kemerdekaan berpendapat di muka umum yang diatur dalam Undang Undang.
Untuk itu sebagai warga negara republik Indonesia yang mempunyai hak yang diatur sehingga siapapun tidak bisa melarang mereka yang melarang untuk menyalurkan aspirasinya.
“ Mereka harus melihat kontribusi mereka saja, kemarin-kemarin itu normal normal saja, yang kemarin ada hujat hujat itu normal2 saja kepada pimpinan OPD, ya itu kan mereka sama-sama berjuang bersama tim,” katanya
Yanto Ijie mengatakan dengan beredarnya infomasi terkait aksi demontrasi mendatang ia menghimbau kepada
seluruh masyarakat Se Sorong Raya agar tidak terhasut dengan aksi demontrasi yang dilaksanakan dalam waktu dekat.
“ Masyarakat asli Papua dan masyarakat nusantara agar jangan gabung dengan rencana aksi demo yang di lakukan pada beberapa waktu kedepan,” katanya
Selain itu, Tokoh muda ini juga menghimbaukan kepada tim perjuang pemekaran provinsi Papua Barat Daya agar tidak terprovokasi dengan isu aksi demontrasi tersebut.
“ Kepada Tim Pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya agar Menahan diri dan tidak terpancing dengan isu aksi demo,” ujar Yanto Ijie
Yanto Ijie juga mengajak untuk mendukung Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dalam memimpin provinsi ke 38 ini.
“ Mari kita bersama mendukung PJ Gubernur Papua Barat Daya dalam memimpin Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya
Dalam waktu dekat, Kata Yanto Ijie akan berkomunikasi dengan ketiga tim pejuang pemekaran provinsi Papua Barat Daya agar jangan lagi ada riak-riak dan mengawal pemerintahan.
“ Jadi komunikasi ini dari tim Deklator, presidium, tim percepatan, bagaimana kita sama-sama mengawal pemerintahan di provinsi Papua Barat Daya dan provinsi PBD ini adalah milik kita semua dan milik bersama. Teman-teman yang demo adalah teman-teman kita yang berjuang menghadirkan provinsi Papua barat daya dan mereka demo adalah wajar,” katanya
Sementara itu Sekretaris Fopera PBD, Ortisan Kambu mengatakan pengankatan kepada SKPD yang di usulkan oleh tim presidium dan Deklator pemekaran Papua Barat Daya harus bisa melihat orang-orang kedepan.
Ortisan Kambu memberikan contoh seperti Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Daya yang susah berkomunikasi dengannya. Menurutnya, karena menyangkut pendidikan dan beasiswa anak-anak di Papua Barat Daya harus transparan.
“ Jadi saya harap pak Gubenur untuk bisa menegur kepala-kepala dinas yang nakal ini supaya jangan kesalahan itu dilimpahkan ke pak Gubernur. Jadi saya harap pak Gubenur menegur kepala dinas yang seperti ini kepala dinas contohnya Kepala Dinas P dan P,” kata dia
Ia berharap kepada pimpinan-pimpinan OPD agar melakukan rekrutmen agar mengambil dari ketiga tim pejuang pemekaran provinsi ini.
“ Kalau bisa merekrut ini mengambil dari tiga tim, jadi tim Deklator, tim presidium, tim percepatan. ASN ASN yang sudah pasti pindah yang sementara ini dalam proses supaya jangan mereka menganggur lama, nanti mereka ini jenuh dan kemudian mereka membuat aksi-aksi protes,” kata Ortisan Kambu. 
- Polres Merauke Amankan Aksi Demo Yang di Lakukan Oleh Solidaritas Masyarakat Merauke
- Bupati Boven Digoel Gelar Panen Raya Ikan Nila bersama Masyarakat di BBIL Mindiptana
- MRP Sebagai Lembaga Representasi Budaya dengan Fungsi Check and Balances
