Merauke - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke mengeluarkan panggilan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten terkait dugaan hilangnya 612 surat suara untuk Anggota DPR RI di wilayah Papua Selatan. Ketua Bawaslu Merauke, Agustinus Mahuze, memberikan rincian kronologis serta meminta penjelasan terperinci dari KPU terkait kejadian ini.
- Pemda Boven Digoel Mendukung Dua Raperda Inisiatif DPRD Menjadi Perda
- Ketua KPUD Boven Digoel: Butuh Kerja Sama Seluruh Pihak Tuk Suksesan Pilkada 2024
- 107 Ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah Siap Disalurkan ke Masyarakat Boven Digoel
Baca Juga
Menurut Agustinus Mahuze, Bawaslu telah melakukan pengawasan melekat terhadap surat suara sejak tiba di Merauke, mencakup proses pembongkaran kontainer, pelipatan suara, hingga pengiriman ke kota. Namun, adanya indikasi kehilangan surat suara memicu langkah tegas Bawaslu.
Pada 21 Januari 2024, sortir lipat suara untuk DPR RI pertama dilakukan, menghasilkan temuan 505 surat suara rusak dan 69.735 surat suara baik. Pada 22 Januari 2024, sortir lipat suara DPR RI kedua menunjukkan 404 surat suara rusak dan 97.075 surat suara baik.
Total dari kedua sortir lipat suara mencatat 909 surat suara rusak, 166.810 surat suara baik, dan 241 surat suara lebih. Selisih 241 surat suara tersebut menjadi sorotan, terutama ketika disortir per-TPS di Gudang Seringgu, ditemukan 612 surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Merauke.
Mahuze menyatakan, "Bawaslu minta KPU Merauke memberikan klarifikasi yang rasional terkait kekurangan jumlah surat suara ini. Ini bisa berpotensi pada Pemungutan Suara Ulang, dan kami berharap KPU Merauke memberikan keterangan yang jelas untuk menghindari potensi tersebut."
Panggilan klarifikasi ini diharapkan membuka jalan bagi KPU Merauke untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan transparan terkait kejadian ini. Dalam konteks ini, Bawaslu menyoroti pentingnya menjaga integritas proses pemilihan dan menghindari potensi pemungutan suara ulang yang dapat mempengaruhi hasil demokrasi di Papua Selatan. RMOL Papua akan terus mengikuti perkembangan investigasi ini untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat.
- Pemda Boven Digoel Mendukung Dua Raperda Inisiatif DPRD Menjadi Perda
- Ketua KPUD Boven Digoel: Butuh Kerja Sama Seluruh Pihak Tuk Suksesan Pilkada 2024
- 107 Ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah Siap Disalurkan ke Masyarakat Boven Digoel
