Boven Digoel, Papua Selatan – Sekretaris Daerah (Sekda) Boven Digoel, Dr. Pilemom Tabuni, menilai Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung di daerah tersebut telah mengganggu jalannya roda pemerintahan. Hal ini disampaikan usai melaksanakan Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Boven Digoel pada Senin, 17 Maret 2025.
- Pemkab Mappi Gagas Diklat Dasar Penangan Stunting untuk Guru PAUD
- Dukungan Penuh untuk Olahraga: Pj Bupati Mappi Inisiasi Lomba Senam Kreasi
- Peringati HPSN, Pemda Boven Digoel bersama Lintas Sektor Lakukan Baksos pembersihan Sampah di Sejumlah Tempat
Baca Juga
Dr. Tabuni mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk PSU cukup besar, dan seluruh biaya tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boven Digoel. Ia menambahkan bahwa kondisi ini cukup merugikan karena mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk program-program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
“PSU ini jelas merugikan daerah karena anggaran APBD kita menjadi korban. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat harus dipangkas untuk keperluan PSU. Ini tentu akan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Dr. Tabuni.
Lebih lanjut, Sekda berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara dapat melaksanakan PSU dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semua tahapan pemilihan, menurutnya, harus berjalan lancar agar tidak terjadi lagi masalah serupa di masa depan. “Kita berharap agar KPU lebih selektif dalam memeriksa dokumen calon bupati sehingga tidak ada masalah yang mengarah pada PSU lagi,” tambahnya.
Dr. Tabuni juga menyayangkan bahwa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyusun program-program unggulan harus menghadapi kenyataan anggaran yang dipotong. Hal ini tentu menghambat pelaksanaan program dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kasihan para kepala OPD, mereka sudah merancang program dengan baik, namun anggaran yang seharusnya digunakan untuk itu terpaksa dipangkas akibat PSU,” katanya.
Pemerintah daerah berharap agar masalah ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu agar kejadian serupa tidak terulang dan dapat meminimalisir dampak buruk bagi masyarakat.
- Bunda Stefanie Gomar: Jejak Perjalanan Pengabdian di Pendidikan Anak Usia Dini
- Kewajiban Hukum Pemerintah Kabupaten Mappi dalam Menjamin Jaminan Sosial
- Masalah Gaji ASN di Boven Digoel Mengundang Kecaman
