Boven Digoel, 15 Maret 2025 – Seorang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel, berinisial C, ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan perubahan anggaran yang mencoret lima dari tujuh proyek pembangunan milik Polres Boven Digoel.
- Dua Remaja Berurusan Dengan Hukum di Polsek Jayapura Utara Usai Melakukan Tindak Pidana Pencurian
- 1.925 Personel Diturunkan dalam Operasi Damai Cartenz 2022
- Selasa Besok, DKPP Kembali Periksa Ketua dan Anggota KPU Mamberamo Raya
Baca Juga
Proyek-proyek tersebut muncul dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR tanpa melalui pembahasan resmi, sehingga diduga sebagai proyek siluman.
Kasus ini bermula saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRK Boven Digoel mengevaluasi anggaran pada 15 Januari 2025. Mereka menemukan bahwa alokasi pendidikan masih 16%, di bawah batas minimal 20% sesuai Mandatory Spending. Saat penelusuran, ditemukan tujuh proyek pembangunan Polres senilai Rp 20 miliar yang tidak pernah dibahas dalam Musrenbang maupun DPRK.
Proyek-proyek tersebut mencakup rumah dinas Kapolres, rumah dinas Wakapolres, gedung serbaguna, dan fasilitas lainnya. Sumber dananya dari DAU Specific Grant, yang seharusnya tidak bisa digunakan untuk hibah tanpa persetujuan DPRK. Setelah pembahasan, lima proyek dicoret karena tidak berkaitan dengan pelayanan publik, sementara dua proyek tetap, yakni gedung satu atap Polres dan poliklinik Polres.
Keputusan ini kemudian diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh C. Namun, pada 3 Februari 2025, Polres Boven Digoel menggeledah kantor BPKAD, menyita laptop pribadi C, lalu memanggilnya untuk diperiksa. Dua hari kemudian, C ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan “Illegal Access”, meskipun ia hanya menjalankan keputusan TAPD dan DPRK.
Kuasa hukum C, Jeremias Martinus Patty, S.H., M.H., menilai kliennya dikriminalisasi. “Semua yang dilakukan C berdasarkan berita acara rapat resmi. Tapi justru yang memasukkan proyek siluman ini tidak diperiksa,” ujarnya. Ia juga menegaskan tidak ada kerugian negara, karena dana dialihkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur publik.
Kasus ini kini memasuki tahap praperadilan, di mana kuasa hukum meminta agar penahanan kliennya dibatalkan dan penyelidikan lebih transparan. 
- KPK Cecar Lukas Enembe Soal Dokumen Pengadaan Infrastruktur di Papua
- Tersangka RL di Serahkan Ke JPU, Berkas Perkara Lengkap, Kasus Lakalantas
- Kapolres Jayapura Kota Kerahkan 200 Personel Amankan Jalannya pelaksanaan Sholat Idul Adha 1445 H
