Boven Digoel, 15 Maret 2025 – Tujuh proyek misterius yang sempat mencuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel akhirnya terungkap.
- kasus Penyelewengan Dana PON XX, Kejati Papua tetapkan Empat Tersangka
- Dihadiahi Timah Panas, Polisi Bekuk Dua Pelaku Pembunuhan di Jembatan Temiri Koya Koso
- Enam Personil Polres Lanny Jaya Jalani Sidang Kode Etik
Baca Juga
Proyek-proyek tersebut ternyata berkaitan langsung dengan pembangunan fasilitas di lingkungan Polres Boven Digoel.
Proyek ini pertama kali menjadi sorotan setelah ditemukan dalam rancangan anggaran tanpa melalui proses perencanaan resmi. Tidak ada pembahasan dalam Musrenbang, RKPD, maupun persetujuan DPRK, tetapi tiba-tiba proyek tersebut muncul dalam sistem anggaran daerah. Kejanggalan ini kemudian diungkap dalam rapat evaluasi TAPD dan DPRK pada 15 Januari 2025, yang akhirnya memutuskan untuk mencoret lima dari tujuh proyek tersebut.
Adapun proyek yang sempat dimasukkan ke dalam anggaran tanpa pembahasan mencakup pembangunan rumah dinas Kapolres, rumah dinas Wakapolres, serta beberapa fasilitas lain yang totalnya mencapai Rp 20 miliar. Dana ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant, yang seharusnya tidak bisa digunakan untuk hibah kepada institusi tanpa melalui persetujuan DPRK.
Setelah dilakukan evaluasi, hanya dua proyek yang akhirnya dipertahankan, yakni pembangunan gedung satu atap Polres dan pembangunan poliklinik Polres, karena dianggap masih berhubungan dengan kepentingan pelayanan publik. Lima proyek lainnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas akhirnya dicoret.
Kasus ini semakin menjadi perhatian publik setelah seorang pegawai BPKAD, C, yang bertugas menginput perubahan anggaran berdasarkan keputusan TAPD dan DPRK, justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus “Illegal Access”. Sementara itu, pihak yang pertama kali memasukkan proyek-proyek ini ke dalam sistem anggaran justru tidak tersentuh penyelidikan.
Kuasa hukum C, Jeremias Martinus Patty, S.H., M.H., menilai bahwa kasus ini sarat kejanggalan. “Yang harus dipertanyakan adalah siapa yang memasukkan proyek-proyek ini ke dalam sistem tanpa pembahasan resmi. Seharusnya yang diperiksa adalah pihak yang mengusulkan anggaran ini, bukan pegawai yang hanya menjalankan keputusan rapat,” tegasnya.
Dengan terungkapnya bahwa proyek-proyek ini berkaitan langsung dengan Polres Boven Digoel, publik kini menuntut kejelasan. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas munculnya anggaran ini tanpa prosedur yang sah? Mengapa pihak yang memasukkan proyek ini ke sistem tidak diperiksa? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah serta aparat penegak hukum di Boven Digoel.
- Emanuel Gobay Berpendapat Penyampaian Mama Paulina Imbumar Merupakan Bagian HAM dan Hak Konstitusional
- Ciptakan Kantibmas Yang Kondusif, Polres Biak Nomfor Rutin Lakukan Razia
- Wandik Maju Jadi Balon Gubernur Papua Tengah, Kasus Pembelian Grand Caribou Bagaimana?
