Lembaga survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang “Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, 7 Mei 2021).
- Dengan Semangat Gotong Royong PKN Papua Siap Membawa Perubahan Bersama Rakyat
- Nasdem-PKS Sepakat Kerjasama Pilpres 2024, Surya Paloh: Belum Bicara Koalisi
- Mendukung Menteri Agama GP Ansor Papua Mengajak Masyarakat Papua Menolak Politisasi Agama Dan Sara
Baca Juga
Proses pengumpulan data dilaksanakan mulai 21-30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview) ini menunjukkan hampir 50 persen masyarakat tidak setuju kebijakan larangan mudik lebaran yang ditetapkan pemerintah.
“Setengah responden 49,9 persen yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Yang setuju larangan mudik 42,1 persen. Yang menjawab tidak tahun 8,0 persen,” kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja melalu rilisnya
Menurut Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, sebagian masyarakat tetap akan mudik lebaran kendati sudah dilarang oleh pemerintah. Presentasenya, lanjut Muslimin, sebanyak 20,3 persen tetap akan mudik walaupun ada larangan.
“Sementara yang tidak mudik 40,0 persen, 28 persen tidak mudik karena tak punya kampung halaman sebagai tujuan mudik, dan 11,7 responden menjawab tidak tahu,” katanya
Ternyata dari segi usia yang cenderung paling tidak setuju kebijakan pelarangan mudik lebaran, menurut Muslimin, adalah masyarakat yang berusia 17 sampai 40 tahun
“Presentasinya 49,9 tidak setuju dan 42,1 persen setuju pelarangan mudik. Sementara yang menjawab tidak tahu 8,0 persen,” katanya.
Survei ini menggunakan sampel sebanyak 1600 responden. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Dalam survei ini, margin of error kurang lebih 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen
Sedangkan Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. 
- Mantan Anggota Bawaslu: Setelah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Eksistensi Penyelenggara Pemilu Apa?
- Ketua KPUD Boven Digoel Bantah Pihaknya Tidak Berikan Salinan Hasil Rekapitulasi ke Saksi Parpol
- Raih Suara Terbanyak Versi Hitung Cepat, Prabowo Dapat Ucapan Selamat dari Wakil PM Australia
