Kerja-kerja persiapan pemilu langsung dilakukan 7 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/4).
- Serbuan Berita Hoax Kembali Membabibuta Kepada Gubernur Papua
- Sepanjang 2021 Angka Kemiskinan Naik, Mardani Minta Pemerintah Benahi Kebijakan dan Regulasi.
- Tolak Eksploitasi Blok Wabu "PRIMA Intan Jaya Apresiasi Gubernur dan Tim Advokasi Tivamaiva"
Baca Juga
Mewakili rekanannya, Hasyim Asyari yang kembali terpilih dan resmi dilantik menjadi Komisioner KPU RI hari ini menyatakan, pihaknya bakal membahas sejumlah hal dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat kerja (Raker) bersama DPR RI, Pemerintah, dan juga penyelenggara Pemilu lainnya.
"Kami lakukan diskusi mendalam untuk dilakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja antara KPU DPR, pemerintah dan badan penyelenggara Pemilu yang rencananya akan dilaksanakan esok hari, Rabu tanggal 13 April 2022," ujar Hasyim dalam jumpa pers usai acara pelantikan diberitakan Kantor Berita RMOL.
Salah satu hal yang dirasa paling penting oleh KPU, untuk segera dibahas bersama, adalah terkait dengan pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024.
"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu tahun 2024, dalam rangka memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai rencana, jadwal yang telah ditentukan," harapnya.
Lebih lanjut, Hasyim memohon dukungan dari seluruh pihak terhadap KPU agar bisa melaksanakan seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 pada tanggal 14 Februari, yang juga akan dilanjutkan dengan Pilkada Serentak pada November 2024.
"Tentu kami menyadari kita manusia biasa, tidak bisa bekerja sendiri. Kami mohon dukungan, dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka menjalankan mandat amanah sebagai petugas penyelenggara pemilu 2024," katanya.
"Kami mohon doa dan dukungan segenap warga bangsa Indonesia, dukungan dari presiden, pemerintah, DPR, Parpol, Ormas, media, NGO, LSM, dan seluruh warga bangsa agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat dilaksanakan demokratis transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," demikian Hasyim.
- Komnas Perempuan Ingin Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI Bebas Kasus Kekerasan Seksual dan Tidak Poligami
- Ketua KPU: Untuk Pemilu Serentak 2024, Opsi Kami Masih Februari
- Kadernya Ditangkap, Partai Ummat Minta Densus 88 Antiteror Dievaluasi
