Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh beberapa ketua umum partai politik sejatinya tidak memiliki dasar hukum dan politik. Sebab, secara yuridis, UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun.
- Putusan Musda Calon Ketua Demokrat Papua, LE dan RHP Siap Mengikuti Fit And Proper Test Tim 3.
- Rusia-Ukraina Perang, Golkar: Jangan Sampai Ada Kebocoran dengan Kedaulatan Kita
- Penerangan, Pemberdayaan, dan Sinergitas, Jadi Solusi Bagi Romarin Menekan Angka Kriminalitas di Merauke
Baca Juga
Demikian disampaikan politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/3).
"Wacana penundaan Pemilu ini tidak punya dasar hukum maupun dasar politik," tegasnya. Dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Andreas lalu mengurai sejumlah alasan kenapa wacana penundaan pemilu tidak punya dasar hukum dan politik.
Pertama, akan terjadi kekosongan di semua jabatan yang dipilih oleh rakyat. Baik itu presiden, gubernur, bupati, walikota se-Indonesia maupun legislatif pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta DPD.
Kedua, harus dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. Atau, presiden mengeluarkan Dekrit untuk penambahan masa jabatan.
"Tetapi ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi," jelasnya.
Ketiga, secara politik penambahan jabatan ini menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II bersama Pemerintah telah memutuskan agenda tahapan Pemilu 2024. Di Komisi II ini diisi wakil-wakil partai, termasuk partai yang ketua umumnya mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
"Ini kan menjadi aneh, akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para Ketum-nya?" sesalnya.
Selain itu, lanjut Andreas, alasan ekonomi yang dijadikan dalih untuk menunda Pemilu 2024 pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini, dan ke depan, Indonesia terus berjuang untuk pemulihan ekonomi.
"Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik. Sehingga mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik, yang akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu sendiri," paparnya.
Atas dasar itulah, Andreas meminta semua pihak untuk menyudahi wacana penundaan Pemilu 2024.
"Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," tandasnya.
