Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 yang dimunculkan partai politik (parpol) beberapa hari ini menunjukkan pola-pola perubahan yang diarahkan kepada corak pemerintahan otoriter.
- Ditinggalkan Gus Yahya, Peluang Cak Imin di Pilpres 2024 Mengecil?
- Koalisi Pilpres 2024 Dimulai Tahun Ini
- Total 101 Kepala Daerah Akhir Masa Jabatannya Tahun 2022, Provinsi Papua terdapat 11 Kabupaten/Kota
Baca Juga
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).
"Kalau diperhatikan pola-pola ini akan menuju kepada konsep-konsep otoritarian," ujar Ali.
Sebagai satu contoh kasus, Ali melihat perubahan pola pemerintahan yang terjadi di negara Rusia. Di mana yang dia ketahui transisi bentuk pemerintahan terjadi ketika ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau kita perhatikan negara lain seperti Rusia, Putin itu polanya diperpanjang dulu, baru kemudian kekuasaannya seumur hidup, ke arah sana," tuturnya. Dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Maka dari itu, usul yang disampaikan PKB dan PAN agar Pemilu Serentak 2024 ditunda pelaksanaannya, dan kemudian jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang, akan berdampak pada perubahan pola dan bentuk pemerintahan di Indonesia.
"Kita khawatir ini semangatnya bukan semangat demokrasi, tapi semangat oligarki. Dan ini berbahaya bagi masa depan Indonesia," demikian Ali. 
- Terjadi Dugaan Pelanggar, 5 Komisioner KPU Mamberamo Raya Diperiksa Bawaslu
- Korwil III PP GMKI Antisipasi Penyebaran Hoax Jelang Pemilu 2024
- Organisasi Kepemudaan di Provinsi Papua Sepakati Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
