1 Tahun Masa Kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, ARK Inisiasi FGD Bahas Dinamika di Provinsi Papua Barat Daya

Satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, Anggota DPD RI, Agustinus R. Kambuaya menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Satu Tahun Kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau tantangan, peluang dan masa depan Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di M Kriyad Hotel, Sabtu 21 Februari 2026.

Baca Juga

Dalam FDG itu Senator membuka komunikasi publik dengan mengundang Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sipil Masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Menurutnya, FGD ini muncul secara spontanitas dengan menyimak ramainya pembahasan dinamika di media sosial menyikapi satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini.

"Ide saya ini muncul spontan, begitu melihat dinamika yang ramai di media sosial. Dimana saling adu pendapat dan tanggapan menyikapi satu tahun kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, " kata Agustinus Kambuaya

FGD ini murni kesadaran dari dirinya menyadari awal mula lahirnya usulan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya lahir dari diskusi ke diskusi ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, Kata Agustinus Kambuaya, FGD ini sebagai ruang untuk memediasi semua berdialog menyampaikan pendapat, ketimbang berdebat di media sosial.

Ia mengungkap saat ini Provinsi Papua Barat Daya hari ini, lebih baik ketimbang provinsi - provinsi lain di Seluruh Indonesia.

“ Gubernur , bupati, wali kota punya janji kampanye, namun ada perubahan kebijakan nasional. Dimana semua kewenangan di tarik oleh pusat, " kata dia.

Ia mengharapkan melalui FGD ini bisa melahirkan pemikiran cerdas untuk dirinya bawa ke Tingkat Pusat.

“ Pemikiran cerdas yang muncul akan saya bawa ke tingkat pusat. Saya katakan, bahwa ini bukan pendapat saya, menurut saya tapi forum yang hadir hari ini, " katanya.

Ia menguraikan permasalahan yang tengah di hadapi Provinsi Papua Barat Daya hari ini diantaranya, Pertama, Pengembalian 3 Pulau di Raja Ampat yang telah diambil oleh Maluku Utara belum selesai.

“ Kedua, Provinsi Papua Barat Daya ini dimekarkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo anggarannya Rp 3 Triliun, namun di masa kepemimpinan Presiden Prabowo ini, seolah - oleh Presiden Prabowo tidak tahu bahwa di Papua sudah bertambah empat provinsi, sehingga anggaran Provinsi turun menjadi Rp 1 Triliun,” ujarnya.

Ketiga, Visi Misi Gubernur, Bupati, Wali kota selama masa kampanye. Visi dan misi ini akan diturunkan dalam bentuk program kerja.

“ Selanjutnya, Keempat, Pegawai akan mengalami masalah dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Kenapa demikian, karena TPP ini diperoleh dari pajak, dan retribusi, kalau pemerintah daerah tidak bisa tarik, maka TPP sudah pasti tersendat,” kata dia.

Kelima, Tadi saya sampaikan bahwa Kota Sorong ini cuma 18 Kilometer, namun semua penghasilan mulai dari Pelabuhan, Reklamasi, Listrik, Bandara DEO, Damri, hingga ASDP dan bank - bank nasional yang ada semua masuk ke Pusat.

Menurutnya, di provinsi Tanah Papua ini yang dinamikanya hidup, dimana Gubernurnya terus ditagih janji, yakni Provinsi Papua Induk dan Provinsi Papua Barat Daya.

Ia menambahkan kalau kita terus berbalas pantun, tentu tidak ada jalan keluar, namun bagaimana kita bisa duduk bersama berdiskusi untuk mencari solusi untuk di tawarkan kepada gubernur, bupati dan walikota.

Di forum ini, lanjut Senator ARK, ada semua elemen Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, LSM, LBH maupun pers, semua bisa bicara bebas, soal Dana Desa, Koperasi Desa Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat, lingkungan dan berbagai macam kebijakan lainnya.

Dalam FGD ini peserta cukup antusias untuk mengikuti FGD yang digagas oleh Senator ARK cukup tinggi, ruangan pertemuan tampak penuh, dan semua peserta yang hadir menyampaikan kritik, masukan, ide, dan gagasan. Tercatat hampir 3 sesi dibuka dengan satu sesi diisi oleh lima orang yang diberi kesempatan menyuarakan persoalan, kritik, masukkan.

Semua peserta menanggapi positif langkah terobosan yang diambil oleh Senator ARK untuk membuka ada dialog publik pemerintah dan masyarakat.

Maka itu mayoritas peserta menyarankan untuk dibuka forum yang lebih besar lagi dan menghadirkan gubernur, bupati, walikota atau jajaran OPD, sehingga bisa ada komunikasi dua arah.