Jakarta – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026), mencerminkan komitmen kuat terhadap demokrasi dan politik rekonsiliasi nasional.
- Rapimnas JMSI Resmi Dibuka Gubernur Kepri Ansar Ahmad
- Keuskupan Agung Merauke Harap Masyarakat Boven Digoel Dapat Menerima Keputusan MK
- Diperiksa Puspomad 12 Jam, Pelapor Jenderal Dudung Jawab 40 Pertanyaan dan Serahkan Bukti Pendukung
Baca Juga
Menurut Bahtra, pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada PDI Perjuangan serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memiliki makna politik yang penting di tengah dinamika demokrasi nasional.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances. Ini merupakan sikap yang demokratis dan konstitusional,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Bahtra menilai sikap Presiden Prabowo tersebut sekaligus membantah berbagai stigma yang selama ini dilekatkan kepadanya, termasuk tudingan anti-demokrasi maupun kecenderungan militeristik karena latar belakang militer dan perjalanan politik masa lalu.
Ia menegaskan, pemimpin yang memiliki karakter otoriter umumnya memandang oposisi sebagai ancaman politik. Namun, menurutnya, Presiden Prabowo justru menunjukkan sikap berbeda dengan menghormati posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan.
“Presiden Prabowo menegaskan bahwa demokrasi tidak harus seragam dan tidak semua kekuatan politik harus berada di dalam pemerintahan. Keberadaan oposisi tetap penting dan perlu dihormati sebagai bagian dari sistem demokrasi,” katanya.
Bahtra juga menilai pernyataan Presiden Prabowo kepada Megawati mencerminkan kepemimpinan yang dewasa dan mengedepankan persatuan bangsa di atas rivalitas politik.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahtra mengajak publik untuk melihat kepemimpinan Presiden Prabowo secara objektif berdasarkan langkah dan kebijakan yang dijalankan saat ini, bukan semata pada stigma politik masa lalu.
“Hari ini Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, menghormati oposisi, dan mengutamakan persatuan nasional. Itu merupakan esensi utama demokrasi,” tegasnya.
Bahtra menambahkan, konsolidasi nasional yang dilakukan Presiden Prabowo dinilai penting untuk mendukung agenda besar pembangunan ekonomi nasional.
“Target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan antarpemimpin bangsa, meskipun memiliki perbedaan pandangan politik,” tutupnya. 
- Bawaslu Boven Digoel Antisipasi Mobilisasi Masa Pemilu
- Hadir di KTT ASEAN, Perdana Menteri Timor Leste Cium Tangan Iriana
- DPR RI Sahkan RUU Pemekaran Papua Jadi UU
