Dewan Masyarakat Adat Domberay mendukung pemerintah provinsi Papua Barat Daya yang melantik ke 17 pejabat eselon II pada 19 Mei 2023 lalu di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
- Komitmen JMSI Kaltim, Siap Ciptakan Anggota Berkualitas
- Kunjungan Kerja Kapolda Papua di Boven Digoel, Pastikan Kinerja Anggotanya
- Kolaborasi Pemantauan Pemilu Independen, IKAMI SULSEL Merauke Audiensi bersama BAWASLU PPS
Baca Juga
Menurut, Juru bicara dewan adat masyarakat Doberay, Aristoteles Kambu mengatakan dewan adat berdasarkan fungsi kerjanya, yakni salah satunya bagian dari fungsi kontrol kepada pemerintah di wilayah hukum dewan adat Domberay.
Untuk itu, Lanjut Aris Kambu katakan Dewan adat perlu menanggapi desas-desus atau dinamika yang sementara berkembang dikalangan masayarakat terkait pelantikan ke 17 pejabat itu menyalahi aturan atau ada indikasi-indikasi yang mungkin menurut masyarakat kontra dengan kebijakan sama aturan
“ Tujuan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad saya pikir itu hal yang biasa sepanjang sesuai dengan aturan dan mekanisme saya pikir itu baik-baik saja,” kata Aris Kambu, Rabu 24 Mei 2023
Dewan masyarakat adat Doberay pada prinsipnya birokrasi pemerintahan ini tetap berjalan dan tidak boleh ada kepentingan lain di luar itu yang mau mengganggu jalannya roda pemerintahan yang ada.
“ Karena kami sudah komitmen bahwa provinsi ini hadir untuk membingung seluruh masyarakat akar rumput yang ada di wilayah Papua Barat Daya tidak terkecuali,” kata dia
Menurutnya provinsi termuda ini hadir bukan untuk kepentingan kelompok yang mengejar kepentingan pribadi, jabatan dan lainnya.
“ Provinsi ini hadir untuk membagun semua masyarakat warga negara Indonesia yang ada di atas wilayah Papua barat daya ini,” tegas Aris Kambu
Dewan masyarakat adat, Kata Aris Kambu akan tetap selalu mengawal kebijakan Penjabat Gubernur sepanjang kebijakan itu sesuai dengan aturan main yang berlaku di negara ini, terutama aturan di Undang Undang Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).
“ Kami tetap mendukung dan kami selalu, yang selalu saya katakan kami berdiri di garda terdepan, kami 7 suku dewan adat Domberay tetap berdiri terdepan untuk mengawal kebijakan dari Penjabat Gubernur,” katanya
Aris Kambu menyampaikan yang akan ikut Seleksi Terbuka pada gelombang ke 2 untuk penjabat eselon II agar mematuhi persyaratan dari BKN, namun apabila tidak terakomodir ia harapkan agar tidak melakukan hal-hal tang tidak diinginkan.
“ Nantinya tidak terakomodir karena tidak memenuhi persyaratan dari BKN agar mohon di mengerti tidak mengunakan kekuatan-kekuatan lain untuk ribut,” katanya
Karena, Aris Kambu menegaskan Dewan adat tetap pada prinsipnya provinsi ini hadir dewan adat tetap kawal, roda pemerintahan sampai harus penjabat gubernur menyelesaikan masa tugasnya yang di percayakan oleh negara
“ Jadi seleksi yang di buka semua warga negara yang punya hak tapi sesuai dengan mekanisme yang ada itu mereka akan ikut dalam seleksi yang ada,” katanya
Aris Kambu berharap jangan ada kepentingan kepentingan tertentu dari kelompok-kelompok tertentu yang punya motivasi untuk mau menguasai jabatan di pemerintahan di provinsi ini.
“ Kami mohon bahwa mereka mesti mengerti provinsi ini hadir untuk semua kepentingan sehingga jabatan yang ada itu diberikan sesuai dengan kemampuan sesuai dengan kepangkatan, sesuai dengan kreteria yang ada di BKN,” kata Aris Kambu. 
- Polres Merauke laksanakan Patroli antisipasi Gangguan Kamtibmas
- Musda KNPI Boven Digoel Menghitung Hari, Karateker Yohanes Enongyap Ajak Pemuda Bersatu
- Kapolsek Bomakia Berikan Sosialisasi Pentingnya Vaksinasi Covid-19, pada Pembukaan Pertandingan Bola Voli di Distrik Bomakia Boven Digoel
