Boven Digoel, Papua Selatan – Dalam rapat paripurna DPRK Boven Digoel, Fraksi Perjuangan Bangsa yang diwakili oleh Benyamin Anumbon memberikan pandangan kritis terhadap dua agenda penting yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, Senin (7/10/24). Dua agenda tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (Smart City) dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
- Staf Ahli Bupati Boven Digoel Minta Hormati Perda Pelarangan Miras, Hingga Perda Baru Terbit
- Guna Menciptakan Stabilitas Politik, Pemprov Papua Selatan Bentuk Tim Desk Pilkada 2024
- Tidak Ada Bunyi Sirine, Panglima TNI Andika Perkasa Resmi Kunjungi Kabupaten Merauke Untuk Pertama Kali
Baca Juga
Fraksi Perjuangan Bangsa menilai bahwa transisi dari pelayanan analog ke digital yang diusung melalui konsep smart city merupakan langkah strategis untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun, Benyamin Anumbon menekankan pentingnya implementasi yang konsisten dan terukur.
"Rancangan ini tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Penerapannya harus dilakukan dengan konsisten, dan perangkat yang dibutuhkan harus siap sesuai dengan yang tertuang dalam rancangan," ujar Anumbon.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat secara luas, yang hanya bisa dicapai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Boven Digoel.
Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024
Dalam pembahasan anggaran, Fraksi Perjuangan Bangsa menyoroti perubahan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang meningkat dari Rp 1,409 triliun menjadi Rp 1,442 triliun, dengan peningkatan sebesar Rp 32,5 miliar. Benyamin Anumbon mencatat bahwa alokasi belanja terbesar terdapat pada barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, dan belanja modal.
"Perubahan belanja ini perlu kita kaji lebih dalam dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya untuk memastikan bahwa alokasinya tepat dan efisien," tambah Anumbon.
Fraksi Perjuangan Bangsa menyatakan bahwa meskipun mendukung kebijakan ini, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan belanja yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas daerah.
Demikian pandangan resmi Fraksi Perjuangan Bangsa yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Boven Digoel.
- Apresiasi Gemilang di Moment Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-78 Mappi
- Pemprov Papua Salurkan 1,2 Ton Sembako Bagi Korban Bencana Alam Embun Beku Lani Jaya
- Sukses Pelatihan Kepemimpinan di Mappi: Peserta Diklat PKN, PKA, dan PKP Diterima dengan Antusiasme
