JAKARTA – Komite Generasi Muda Timur Indonesia (KOGAMTI) menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan menekankan pentingnya persatuan sebagai fondasi pembangunan nasional.
- Prajurit Pasmar 3 dan Batalyon Zeni 3 Marinir Berhasil Raih Juara Utama dan Juara 1 di Kejuaraan Pencak Silat Gubernur PBD Cup
- Mewujudkan Impian Bersama: Pelabuhan Maf Mappi, Cermin Kreativitas Penjabat Bupati Michael Rooney Gomar
- Cinta Berbagi: Mappi Gelar Bakti Sosial Pasca-Valentine
Baca Juga
Ketua Umum KOGAMTI, Afandi Somar, dalam keterangan pers, Selasa (21/4/2026), menyebut stabilitas nasional sebagai “modal sosial utama” dalam menghadapi tantangan global.
“Persatuan dan kondisi yang kondusif menjadi kunci agar program pembangunan bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Namun demikian, pernyataan dukungan tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis, terutama terkait sejauh mana program pemerintah benar-benar berdampak pada wilayah Indonesia Timur yang selama ini masih menghadapi ketimpangan pembangunan.
KOGAMTI menilai kebijakan seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga program makan bergizi gratis sebagai langkah strategis. Meski begitu, efektivitas implementasi di daerah masih menjadi tantangan, khususnya terkait distribusi, infrastruktur, dan kapasitas daerah.
Afandi juga menyinggung pentingnya stabilitas politik untuk menjaga kepercayaan investor. Pernyataan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menempatkan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan. Namun, stabilitas yang dimaksud kerap menuai perdebatan, terutama jika dihadapkan pada ruang kritik publik dalam demokrasi.
Selain itu, KOGAMTI menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang, merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tantangannya, kualitas dan pemerataan pendidikan di kawasan timur masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya teratasi.
Di sisi lain, ajakan untuk tidak terjebak dalam narasi provokatif juga perlu dilihat secara hati-hati. Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik yang sah, selama berbasis data dan tidak bersifat disinformasi.
KOGAMTI menutup pernyataannya dengan komitmen menjadi mitra strategis pemerintah. Namun, publik masih menanti bagaimana peran tersebut diwujudkan secara konkret, terutama dalam memastikan kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. 
- Pj Bupati Mappi Hadiri Peresmian Lapangan Futsal Ramah Lingkungan
- Jelang Puncak Nataru, KSOP Siapkan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut di Pelabuhan Merauke
- Pembinaan PMR di Boven Digoel Mutlak untuk Ciptakan Kader PMI Berkualitas
