Jubir Deklarator PBD Sarankan KONI Papua Barat Daya Dibekukan Sampai Terpilih Gubernur Definif

Juru Bicara Deklator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie menilai kehadiran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Papua Barat Daya tidak menjadi prioritas di provinsi ini

Baca Juga

Yanto Ijie menyarakan organisasi yang baru dilantik itu di bekukan hingga terpilihnya gubernur definitif di provinsi ini.

Provinsi yang baru dimekarkan ini, Lanjut Yanto Ijie butuh biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan sarana dan Prasarana dan fasilitas pemerintah lainnya

“ Sebaiknya Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Daya fokus urus penataan Pemerintahan di DOB baru,” kata Yanto Ijie, Rabu 8 Maret 2023

Tokoh muda Papua Barat Daya, ini mengatakan sebaiknya Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2028 mendatang KONI Papua Barat Daya bisa ikut dan terlibat dalam PON tersebut

“ Jangan tiba saat tiba akal siapkan atlet seadanya dengan menghamburkan anggaran negara yang tidak ada efek langsung bagi rakyat,” katanya

Selama dua tahun, Provinsi yang baru di mekarkan ini belum ada lembaga legislatif yang bertugas berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

“ Selama dua 2 tahun mengelola pemerintahan di PBD tanpa ada DPR PBD ini potensi penyimpangan anggaran negara sangat besar karena perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan Tanpa di awasi oleh DPR. Jika nantinya terjadi pencayalah pengunaan keuangan Negara Pengurus KONI Pusat angkat tangan,” kata dia

Untuk itu, Yanto Ijie menyarankan kepada penjabat Gubernur lebih baik Fokus urus pemerintan dan kepengurusan KONI PBD di Bekukan saja dulu sampai dengan terpilihnya Gubernur Defenitif

“ Karena ini bukan merupakan program prioritas dari tugas Pokok yang di perintahkan Presiden di daerah Otonom Baru,” kata Yanto Ijie

Olahraga memang penting untuk mengangkat dan mengharumkan nama daerah tapi lebih penting adalah terobosan pembangunan pelayanan kepada masyarakat mendukung program Presiden untuk menekan Inflasi di daerah Otonomi baru ini yang lebih penting,

“ Kan masih ada PON 2028 barulah Provinsi Papua Barat Daya menjadi peserta dan tampil lebih siap karena persiapannya matang,” katanya

Yanto Ijie menambahkan Provinsi Pemekaran baru tidak diwajibkan untuk membentuk KONI, kalau KONI tidak dibentuk juga pemerintahan Provinsi PBD tetap jalan dan tidak ada sanksi pemotongan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

“ Orang-orang yang di rekrut jadi pengurus KONI Papua Barat Daya kontribusi mereka apa untuk Hadirnya Provinsi PBD, Kok Tiba-tiba masuk pengurus KONI,” kata Yanto.