Pengesahan 3 Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua oleh DPR RI merupakan harapan masyarakat wilayah yang dijuluki "Bumi Cendrawasih" itu, setelah puluhan tahun berproses.
- Sihar Tobing : Kader Golkar Wajib Tegak Lurus Laksanakan Perintah Partai
- Berikut Ini Komposisi Pimpinan MPR Periode 2024-2029
- Logo Halal Baru Mirip Gunungan Wayang, Anwar Abbas: Tidak Mencerminkan Nasionalisme
Baca Juga
Begitu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benny Irawan, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/7).
"Ini harapan yang sudah mereka tunggu kurang lebih 20 tahun berproses," ujar Benny.
Dia menjelaskan, pemekaran Provinsi Papua sudah berproses sejak lama dan lahir dari aspirasi masyarakat Papua, baik dari kepala daerahnya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan juga tokoh pemuda.
"Terutama di Papua Selatan yang demikian juga di Papua Pegunungan. Kalau di Papua Selatan itu ada wilayah adat Anim Ha, di pegunganan La Pago dan wilayah Papua Tengah itu ada Mee Pago," papar Benny.dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL
"Semua tokoh-tokoh adat ini, dan beberapa perwakilan yang saya sebutkan tadi menyampaikan hal yang sama, harapan yang sangat mereka tunggu-tunggu yaitu aspirasi tersebut," sambungnya.
Maka dari itu, dengan disahkannya 3 RUU DOB Papua menjadi UU oleh DPR RI, Benny memastikan Kemendagri akan menindaklanjutinya segera setelah diundangkan oleh pemerintah, dalam hal ini di tandatangani Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu pengundangannya oleh pemerintah. Sesuai ketentuan itu paling lambat 30 hari harus segera diundangkan oleh pemerintah," tandasnya. 
- Yusak Yaluwo dan Visi Pembangunan Papua Selatan: Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur
- Survei Pemilu 2024: Golkar Geser Keperkasaan PDIP, PAN Tidak Lolos Senayan
- Munas Digelar 20 Agustus 2024, AGK: Agenda Kenegaraan Terdekat Butuh Ketum Definitif
