Pengesahan 3 Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua oleh DPR RI merupakan harapan masyarakat wilayah yang dijuluki "Bumi Cendrawasih" itu, setelah puluhan tahun berproses.
- Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Mappi: Meningkatkan Kesiapan Aparat untuk Suksesnya Pesta Demokrasi
- Sekum KONI Papua Apresiasi dan Terima Saran Waketum KONI Pusat
- Warna Research: Hanya 7 Partai yang Lolos Ambang Batas Parlemen jika Pemilu Digelar Hari Ini
Baca Juga
Begitu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benny Irawan, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/7).
"Ini harapan yang sudah mereka tunggu kurang lebih 20 tahun berproses," ujar Benny.
Dia menjelaskan, pemekaran Provinsi Papua sudah berproses sejak lama dan lahir dari aspirasi masyarakat Papua, baik dari kepala daerahnya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan juga tokoh pemuda.
"Terutama di Papua Selatan yang demikian juga di Papua Pegunungan. Kalau di Papua Selatan itu ada wilayah adat Anim Ha, di pegunganan La Pago dan wilayah Papua Tengah itu ada Mee Pago," papar Benny.dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL
"Semua tokoh-tokoh adat ini, dan beberapa perwakilan yang saya sebutkan tadi menyampaikan hal yang sama, harapan yang sangat mereka tunggu-tunggu yaitu aspirasi tersebut," sambungnya.
Maka dari itu, dengan disahkannya 3 RUU DOB Papua menjadi UU oleh DPR RI, Benny memastikan Kemendagri akan menindaklanjutinya segera setelah diundangkan oleh pemerintah, dalam hal ini di tandatangani Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu pengundangannya oleh pemerintah. Sesuai ketentuan itu paling lambat 30 hari harus segera diundangkan oleh pemerintah," tandasnya. 
- KPU Kabupaten Mappi Tetapkan Lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada 2024
- Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tak Miliki Dasar Hukum dan Politik, Politikus PDIP: Sudahlah, Kita Tutup Wacana Ini
- Mendominasi Hasil Survei PSI, Ini Keunggulan Paulus Waterpauw
