Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong mengelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Gedung Keuangan Negara Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 05 Maret 2024.
- Pendukung YY di Kampung Mawan Distrik Mandobo, Kompak Mengalihkan Dukungan Kepada Pasangan Hengky-Lexi
- Kabid Humas: Pasca Putusan MK, Situasi Kabupaten Boven Digoel Aman dan Kondusif
- Putusan MK Yusak Yaluwo Didiskualifikasi, Boven Digoel Akan Gelar Pilkada Ulang
Baca Juga
Menurut Kepala KPKNL Sorong, Antonius Ari Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan upaya peningkatkan layanan lelang berbasis teknologi infomasi.
“ Ini upaya pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional,” kata Antonius Ari Wibowo, Rabu 6 Maret 2024.
Sosialisasi dibuka dengan keynote speech dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Wibawa Pram Sihombing.
Wibawa Pram Sihombing menyampaikan Pelaksanaan lelang terus bertumbuh dan memperbaiki diri atas kekurangan yang ada, yang tentunya, bersumber dari kritik dan saran pengguna layanan lelang.
“ Latar belakang utama pelaksanaan lelang yang baru mencakup peningkatan layanan lelang berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern, dan menjamin kepastian hukum bagi penjual maupun pembeli,” kata Wibawa Pram Sihombing.
Wibawa Pram Sihombing menambahkan arah pengaturan pelaksanaan lelang yang baru mencakup simplikasi proses bisnis lelang (baik pra, pelaksanaan, dan pasca lelang), perluasan jangkauan calon peserta lelang, dan transformasi layanan lelang menuju digitalisasi proses bisnis lelang yang terintegrasi.
“ Salah satu yang diperbaiki dari pelaksanaan lelang yang terbaru adalah pelaksanaan lelang Undang Undang Hak Tanggungan maupun Noneksekusi Wajib harus melalui metode open bidding,” kata dia.
Banyak masukan yang ia terima dari para pemangku kepentingan bahwa lelang dengan metode close bidding memunculkan persaingan yang tidak sehat karena calon pembeli tidak bisa melihat penawaran yang diajukan oleh pembeli lain sehingga penawaran yang diajukan terkadang melebihi harga pasar.
“ Dengan perubahan metode ini, diharapkan bahwa pelaksanaan lelang akan lebih sehat dan harga yang terbentuk pun lebih kompetitif,” ujarnya.
Wibawa Pram Sihombing berharap kepada mahasiswa yang ikut serta pada sosialisasi ini agar mengerti dan memahami proses pelaksanaan lelang yang ada di Indonesia dan menjadi bahan pengetahuan serta kajian dari sisi hukum dan ekonomi.
Kegiatan sosialisasi dibawakan oleh Rushan Nasyrul Haq dan Merlin Herlince Rofi Hindom, keduanya merupakan Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama pada KPKNL Sorong untuk moderator kegiatan dipandu oleh Kepala Seksi Piutang Negara, Ahmad Khoerurizal.
Poin-Poin Pengaturan Baru dalam PMK yang disosilisasikan sebagai berikut :
1. Adanya Reclustering jenis lelang (Lelang Wajib dan Sukarela) dan ekstensifikasi masing-masing jenis lelang.
2. Perluasan cakupan peserta lelang (orang, korporasi, instansi pemerintah, lembaga suigeneris, WNI/WNA).
3. Pengaturan penyelenggaraan lelang atas objek lelang diluar wilayah jabatan Pejabat Lelang.
4. Penggabungan beberapa jenis lelang eksekusi dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang (prinsip efisiensi, efektivitas, dan selektif).
5. Pelaksanaan Lelang Terjadwal Khusus hanya dilakukan atas barang bergerak yang tidak memelukan balik nama Risalah Lelang.
6. Transformasi pembuatan turunan Risalah Lelang (dokumen fisik menuju dokumen elektronik).
7. Pengaturan bentuk klausul Risalah Lelang untuk lelang lelang yang baru (lelang hak tagih).
8. Perubahan alur permohonan dan penetapan jadwal lelang.
9. Penyesuaian dokumen persyaratan lelang (dokumen kepemilikan barang tidak berwujud, surat pemberitahuan lelang dalam lelang eksekusi).
10. Penyesuaian klausul pembatalan lelang atas permintaan Penjual.
11. Bentuk dan besaran Jaminan Penawaran Lelang.
12. Transformasi lanjutan media pengumuman lelang (surat kabar elektronik dan situs web Penyelenggara Lelang).
13. Perubahan mekanisme pengajuan penawaran lelang secara open bidding dengan waktu yang lebih lama dan kompetitif.
14. Perluasan pemberlakuan penawaran lelang secara bergulir (rollover) pada semua jenis Lelang Sukarela.
15. Relaksasi pelunasan kewajiban pembayaran lelang.
Keterlibatan mahasiswa pada sosialisasi ini juga merupakan kegiatan Goes To Campuss yang diselenggarakan oleh KPKNL Sorong.
Peserta sosialisasi berasal dari seluruh satuan kerja pemerintah dan perbankan di wilayah kerja KPKNL Sorong, dosen dan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong. 
- Bupati Boven Digoel Melantik 10 Pejabat Tinggi Eselelon II b
- Pedagang Perempuan Papua Gelar Unjuk Rasa di Merauke, Minta Perbaikan Pasar
- Fakultas Hukum Universitas Musamus Tandatangani Kerjasama Program Doktor Ilmu Hukum dengan Universitas Islam Sultan Agung
