Papua Selatan - Pemerintah Provinsi Papua Selatan membentuk Tim Desk Pilkada 2024 dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur Pemerintahan dan TNI-Polri. Kamis,(21/11).
- Tanah Bersertifikat Diduga Dirampas, Keluarga Noya Tuntut Keadilan atas Pembongkaran oleh PT. Global Papua Abadi
- Tolak Desain Pembangunan Kantor MRPS, Damianus Katayu : Pihaknya Tidak Dilibatkan
- Pemprov Papua Selatan Akan Datangkan Telur Ayam Sebelum Hari Raya Natal
Baca Juga
Kepala Biro Pemerintahan dan Otsus Setda Provinsi Papua Selatan, Karmin Eko Wador dalam laporannya mengatakan bahwa desk Pilkada dibentuk untuk memantau perkembangan situasi dalam rangka menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif saat Pilkada diseluruh wilayah Provinsi Papua Selatan tahun 2024.
"Keberadaan desk Pilkada dalam rangka koordinasi dan sinergitas antara Pemprov, Pemkab, unsur TNI-Polri, KPU dan Bawaslu. Untuk memastikan terselenggaranya Pilkada 2024 di Provinsi Papua Selatan secara jujur, adil, transparan, aman, damai dan kondusif," katanya selaku penanggung jawab Tim Desk Pilkada Papua Selatan 2024.
Dirinya menambahkan bahwa guna mensukseskan Pilkada di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten juga telah membentuk tim desk yang keanggotaannya melibatkan unsur KPU, Bawaslu, TNI dan Polri di wilayah masing-masing.
"Desk Pilkada Papua Selatan mulai bekerja dari 21 hingga 30 November 2024," terangnya.
Diwaktu yang sama, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Selatan, Felix Tethool mengapresiasi pemerintah daerah karena berinisiatif membentuk tim desk Pilkada 2024.
"Bagi kami ini sangat penting, karena dengan begini kita sama-sama mengawasi jalannya Pilkada 2024 di Papua Selatan dengan maksimal dengan melibatkan semua stakeholder holder yang ada," ungkapnya.
Sementara Pj Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa keberadaan tim desk ini untuk memantau pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah hingga sampai pada hari pemungutan suara yang akan akan dilaksanakan pada 27 November nanti.
"Kita membuat desk tujuannya supaya teman-teman media dan informasi apapunbtentang Pilkada, ya tempatnya di desk. Kita selaku Pemerintah bersama KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri kalau ada apa-apa kita pantau dan koordinasi di tempat ini desk," jelasnya.
Rudy berharap hambatan sekecil apapun, terutama berkaitan dengan pergeseran logistik, pelanggaran dan kamtibmas, dapat disampaikan dan dikoordinasikan sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah penanganan secepatnya agar pelaksanaan Pilkada tingkat Provinsi maupun di empat Kabupaten dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses.
Terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Rudy menambahkan bahwa pihaknya akan tetap memastikan semua pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintahan di empat Kabupaten dapat bersikap netral dalam Pilkada 2024.
"Kalau tidak netral, ada ancaman hukumannya. Tolong teman-teman media bantu awasi, termasuk saya. Tolong awasi sama-sama supaya pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di empat Kabupaten berjalan dengan netral. Siapapun Gubernurnya dan siapapun Bupatinya, itu pasti pilihannya masyarakat," pungkas Rudy Sufahriadi. 
- Tanah Bersertifikat Diduga Dirampas, Keluarga Noya Tuntut Keadilan atas Pembongkaran oleh PT. Global Papua Abadi
- Tolak Desain Pembangunan Kantor MRPS, Damianus Katayu : Pihaknya Tidak Dilibatkan
- Pemprov Papua Selatan Akan Datangkan Telur Ayam Sebelum Hari Raya Natal
