Boven Digoel, Papua Selatan - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Boven Digoel Darius Minggu katakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak kooperatif ikuti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (PBK) berpotensi alami pemangkasan anggaran.
- Workshop Kolaboratif untuk Persiapan Pemilu 2024
- Akademisi Unmus Merauke Serahkan Naskah Akademik Penataan Wilayah Distrik di Boven Digoel
- Instruksi Presiden Mendorong Pemerintah Kabupaten Mappi Menjamin Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan
Baca Juga
OPD yang tidak kooperatif ikuti pemeriksaan tersebut, kemungkinan besar pekerjaannya tidak terlaksana dengan baik, bahkan tidak jarang menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Atas keadaan itu, OPD bersangkutan sangat berpotensi anggarannya dipangkas, karena dianggap tidak mampu mengelolanya dengan baik.
“Iya itu kan dinilai tidak mampu mengelola anggaran karena terjadi SILPA, ya anggarannya akan dipangkas kalau itu,” Ucap Darius usai ikuti Apel ASN di Lapangan Upacara Kantor Bupati Boven Digoel, Senin (6/5/24).
Begitu juga sebaliknya, jika OPD mampu menggunakan anggarannya dengan baik, bukan hanya dari segi penyerapan namun juga efektivitasnya, maka anggarannya akan ditambah. Ini sebagai rangsangan OPD tersebut optimalkan tugas dan fungsinya untuk kemajuan daerah.
Monitoring tahap awal telah dilakukan BP4D terhadap realisasi program kerja tiap OPD. Ini untuk mengetahui sejauh mana prestasi kerja dilakukan perangkat daerah, yang kemudian dilaporkan ke Bupati dan Sekretaris Daerah.
“Monitoring tahap satu sudah kami lakukan dan nanti akan kami lakukan monitoring tahap dua, selanjutnya dilaporkan ke Bupati dan Sekda. Ini untuk mengetahui program apa saja yang sudah berjalan dan juga yang tidak,” ujar kepala BP4D Boven Digoel.
Sebagai OPD yang punya tugas merangkum dan merencanakan program kerja seluruh OPD sesuai usulan tiap perangkat daerah, tidak ingin tiap anggaran yang keluar tanpa punyai dampak nyata terhadap daerah. Terutama menghindari adanya indikasi praktek korupsi.
- Hadirkan internet gratis Untuk Warga Kampung Tobati dan Enggros, ini Harapan Diskominfo Papua
- TSE GROUP DAN IPB LAKUKAN PENELITIAN DAN KONSERVASI HEWAN ENDEMIK
- SP2020 Lanjutan Mulai Mei Hingga Akhir Juni, BPS Papua: Responden Beri data Akurat
