Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah jelang Pilkada 2024 yang bakal dilakukan Kementerian Dalam Negeri harus dilakukan dengan hati-hati. Harus melalui proses open bidding agar orang yang menjabat nantinya bebas dari kepentingan terselubung partai politik.
- Kemenkes Janji Tinjau Ulang Soal Vaksin Halal untuk Masyarakat
- Purnawirawan TNI-Polri Seperti Gatot Nurmantyo, Budi Gunawan, dan Firli Bahuri Pantas Maju di Pilpres 2024
- Natalius Pigai: Isi SMS Blast Sudah Sesuai Tupoksi KPK, Tidak Ada Unsur Pribadi
Baca Juga
Pada 2022 ada 101 kepala daerah habis masa jabatannya, yang terbagi menjadi 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota. Sementara pada 2023 ada 170 kepala daerah yang selesai masa baktinya.
Untuk mengatasi problematika tersebut, pakar hukum tata negara dan otonomi daerah, Prof Sugianto, menyarankan Kemendagri membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk proses penetapan PJ Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan segera habis jabatannya.
“Jadi menempatkan PJ gubernur, bupati, walikota dari unsur ASN, TNI dan Polri di 101 daerah tersebut harus diseleksi melalui proses open bidding, seperti JPT Pratama dan JPT Madya,” ujar Gurubesar Pascasarjana dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut, Rabu (12/1).
“Jangan sampai dalam penempatan Pj diisi orang partai politik (parpol),” tegas dia, kepada Kantor Berita RMOLJabar.
Menurutnya, Kemendagri juga harus memikirkan kekosongan jabatan yang ditinggalkan kepala daerah sesuai amanat UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah yang telah disempurnakan menjadi UU 6/2020, harus diisi Penjabat (Pj).
“Banyak ASN yang bisa menjadi Pj gubernur dan bupati walikota minimal golongan IV B ke atas, sedangkan untuk TNI dan Polri maka Pj gubernur minimal Mayjen atau Irjen Pol,” terangnya.
“Adapun untuk Pj bupati atau walikota dari unsur TNI dan Polri minimalnya berpangkat Kolonel atau Kombes,” demikian Prof Sugianto.
- Romanus Mbaraka-H. Riduwan Resmi di Tetapkan KPU Merauke Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- Nursalim Ar-Rozy Sungkeman Minta Doa Restu Bersama Ibu Sebelum Daftar Ke Kpu Keerom
- KPUD Boven Digoel: Parpol Harus Pastikan Konstituennya Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pilkada 2024
