PEMERINTAH akhirnya resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp 7.600 menjadi Rp 10.000 per liter sangat amat memberatkan kehidupan rakyat. Kenaikan harga BBM ini pasti akan langsung disusul kenaikan berbagai harga komoditas kehidupan lainnya.
- Keberhasilan Kapolres Cup Serui, Sebuah Tonggak Sejarah
- Komnas HAM RI Gelar Diskusi Bersama Pemda dan Masyarakat Boven Digoel
- Bahas 3 Agenda Penting, MRP Papua Selatan Pertanyakan Kesejahteraan Untuk Orang Asli Papua
Baca Juga
Langkah pemerintah ini sungguh amat kejam di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah himpitan ekonomi yang sulit dan daya beli yang masih sangat rendah pemerintah dengan teganya justru menaikkan harga BBM.
Padahal kondisi saat ini dimana harga minyak dunia sedang turun mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM ini.
Kenaikan BBM subsidi pada hari Sabtu 3 September 2022 dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Karena akibat kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dan masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut.
Masyarakat Indonesia bak sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM ini. Akibat dari pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai, kini masyarakat harus dihadapkan pada berbagai kenaikan harga. Pemerintah telah benar-benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat.
Dampak kenaikan BBM ini Indonesia terancam stagflasi. Kenaikan berbagai harga harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja bahkan terdapat potensi PHK besar besaran karena pabrik pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini.
Pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM, contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN kereta api cepat.
Ditambah lagi angka Rp 24,17 triliun yang dianggarkan tersebut nyatanya tidak mencukupi bahkan BLT tersebut tidak antisipatif dengan penambahan orang miskin baru dari kelas menengah akibat kenaikan harga BBM ini.
Terkesan pemerintah sangat kejam, dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya antara lain Ibukota Baru dan kereta api cepat.
Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung resiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini.
- Pj Gubernur Safanpo Resmi Mengundurkan Diri dan Siap Bertarung di Pilgub Papua Selatan
- Keberagaman Budaya di Ziarah Rohani: Peserta di Mekkah Arab Saudi
- Presiden Jokowi Tinjau Pembibitan dan Penanaman Padi di Merauke, Satgas Pangan Siap Dukung Program Ketahanan Berkelanjutan
